Djawanews - Untuk kesekian kalinya, Presiden Jokowi mengeluh tentang akurasi data yang tak kunjung beres. Untuk urusan data bansos saja, Indonesia masih jauh dari kata sempurna.
"Contoh, data bansos yang tidak akurat, tumpang tindih, membuat penyaluran menjadi tidak cepat, menjadi lambat, dan ada yang tidak tepat sasaran," kata Jokowi saat meresmikan pembukaan rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021 di Istana, Kamis (27/5/2021).
Tidak hanya itu saja. Data penyaluran bantuan pemerintah juga belum terkoneksi dengan baik. Data pemerintah pusat dan pemerintah daerah sering juga tidak sambung.
Jokowi menaruh harapan besar kepada BPKP untuk mengawal peningkatan kualitas data yang dikelola pemerintah. Lembaga itu diminta memanfaatkan laboratorium data forensik dan data analytics yang dimiliki BPKP.
"BPKP kan memiliki ini. Gunakan, manfaatkan," pinta Jokowi.
Jokowi mengingatkan BPKP dan seluruh jajaran APIP agar bisa membantu mencapai tujuan pembangunan, bukan menakut-nakuti atau mencari-cari kesalahan. Jangan menunggu bertindak setelah ada kejadian, setelah terjadi kesalahan.
"Di masa sulit seperti sekarang ini, kita perlu bekerja cepat. Perkuat sinergi, perkuat kolaborasi, perkuat checks and balances, saling bekerja sama, saling koreksi, saling memperbaiki agar program-program pemerintah berjalan efektif, masyarakat mendapatkan manfaat sebesar-besarnya, bangsa kita bisa segera bangkit dari pandemi," papar Jokowi.
