Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyutujui usulan kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) sebesar 100 persen dari besaran saat ini.
Kebijakan tersebut tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang ditandatangani oleh Jokowi pada 24 Oktober 2019.
“Bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kesinambungan program jaminan kesehatan perlu dilakukan penyesuaian beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 tentang Jaminan Kesehatan,” tulis Jokowi dalam pertimbangan Perpres 75/2019.
Dengan diresmikannya Perpres tersebut, iuran peserta mandiri kelas 1 dan 2 jadi naik hingga dua kali lipat.
Rincian tarif iuran BPJS Kesehatan
Pelayanan BPJS Kesehatan (Merdeka.com)
Dalam pasal 34 kebijakan tersebut diatur bahwa kenaikan iuran BPJS Kesehatan bagi seluruh peserta mandiri dengan kategori PBPU dan BP mulai berlaku sejak 1 Januari 2020.
Adapun rincian kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan kami ulas sebagai berikut.
- Iuran peserta kelas 3 yang saat ini Rp 25.500, naik menjadi Rp 42.000
- Iuran peserta kelas 2 akan berubah menjad Rp 110.000 dari yang diberlakukan saat ini sebesar Rp 51.000
- Iuran peserta kelas 1 akan meningkat menjadi Rp 160.000 dari saat ini sebesar Rp 80.000
Selain itu, kenaikan iuran juga dikenakan bagi peserta penerima bantuan iuran (PBI). Iuran peserta PBI yang didaftarkan oleh pemerintah daerah yang sebelumnya sebesar Rp 23.000, kini bertambah menjadi Rp 42.000.
Kenaikan iuran PBI yang bersumber pada anggaran pemerintah ini akan berlaku surut pada 1 Agustus 2019.
Selain itu, dalam pasal 30 beleid tersebut, mengatur kenaikan perhitungan iuran peserta pekerja penerima upah (PPU) yang terdiri atas Aparatur Sipil Negara (ASN) TNI, Polri.
Sebelumnya, peserta PPU diwajibkan membayar iuran sebesar 5 persen dari gaji per bulan terdiri dari 3 persen dari pemberi kerja dan 2 persen dari peserta. Kini pemberi kerja diharuskan membayar 4 persen dan peserta 1 persen.
Di pasal 32 mengatur batas tertinggi dari besaran gaji yang diterima setiap bulan. Penerimaan upah tersebut menjadi dasar perhitungan besaran iuran peserta PPU. Batas tertinggi itu meningkat menjadi Rp 12 juta dari posisi sebelumnya Rp 8 juta.
