Jusuf Kalla ikut mengomentari kriteria menteri kabinet Jokowi untuk periode 2019-2024.
Sampai saat ini, belum ada pengumuman terkait nama-nama yang akan menjadi menteri kabinet Jokowi jilid II. Namun Presiden Jokowi beberapa kali telah memberikan beberapa kriteria menteri yang diinginkannya. Salah satunya adalah saat berpidato di SICC, Bogor. Kriteria yang diberikan Jokowi untuk menterinya nanti menuai beragam reaksi.
JK tanggapi kriteria menteri kabinet Jokowi
Wakil Presiden Jusuf Kalla jadi salah satu tokoh yang ikut mengomentari kriteria menteri yang diinginkan Jokowi. JK menilai wajar jika Presiden Joko Widodo menginginkan kabinetnya diisi oleh para menteri yang berani.
Kalla berpendapat bahwa tugas utama seorang menteri adalah mengeksekusi program. Dalam melakukan tugas tersebut dibutuhkan keberanian dalam mengambil keputusan.
“Pada dasarnya menteri itu mengambil keputusan, mengeksekusi keputusan dari program yang ada sesuai bidangnya sehingga hanya orang yang punya ketegasan dan pikiran dan tindakan dan juga keberanian yang bisa mengeksekusi,” ungkap Wakil Presiden, Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (16/7/2019).
Kalla juga mengatakan bahwa ke depannya, pemerintah akan selalu menghadapi tantangan. Untuk menghadapi tantangan tersebut para menteri harus berani mengambil risiko dalam mengeksekusi program.
Jokowi menyampaikan visinya (beritagar.id)
Menteri yang tidak memiliki keberanian dalam bersikap dan terus mengulur waktu untuk mengambil keputusan justru akan memberikan dampak buruk. Dampak tersebut dapat berimbas pada pertumbuhan ekonomi, politik sosialnya Indonesia ke depan.
“Kalau mengulur-ngulur atau tidak cepat mengeksekusi, lambat perkembangan pertumbuhan kita. Ekonominya, politik sosialnya, maka Presiden lebih menekankan menteri yang berani mengeksekusi,” imbuh JK.
Presiden Joko Widodo memang sempat kembali menegaskan bahwa ia akan memilih sosok pemberani untuk membantunya memerintah kelak. Hal tersebut kembali ia katakan saat berpidato di SICC, Bogor, pada hari Minggu (14/07/2019) lalu.
Dalam pidatonya, Jokowi berharap kabinetnya nanti diisi para menteri yang berani. Sosok menteri yang berani dibutuhkan agar salah satu visi Jokowi dapat terlaksana, yaitu reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi akan dilakukan untuk melayani publik, termasuk salah satunya kecepatan memberikan izin.
“Akan saya cek sendiri, akan saya kontrol sendiri, begitu saya lihat tidak efisien atau tidak efektif, saya pastikan akan saya pangkas dan saya copot pejabatnya. Oleh sebab itu, butuh menteri-menteri yang berani,” ungkap Presiden terpilih Joko Widodo. “Kalau ada lembaga-lembaga yang tidak bermanfaat dan bermasalah, saya pastikan, saya bubarkan,” lanjutnya lagi.
Selain reformasi birokrasi, ada beberapa visi lain yang disebutkan. Visi Jokowi tersebut adalah pembangunan infrasturktur, pembangunan SDM, membuka keran investasi, reformasi birokrasi, dan yang terakhir adalah penggunaan APBN yang tepat sasaran.
Sejumlah tokoh juga ikut berkomentar terkait reformasi birokrasi, salah satunya adalah dari Sri Sultan sekaligus gubernur kota Yogyakarta. Dalam pernyataannya yang dilansir Djawanews.com, Sri Sultan mengatakan bahwa reformasi birokrasi sangat diperlukan. Menurut Sri Sultan HB X, birokrasi harus diperbaharui secara berkelanjutan agar pelayanan kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan.
