Djawanews.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan pembangunan ibu kota negara (IKN) yang baru di Kalimantan Timur akan terus berlanjut. Namun, muncul pertanyaan besar: aset-aset di Jakarta buat apa?
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pun sedang melakukan pemetaan terkait pemanfaatan aset Kementerian dan Lembaga (K/L).
Rionald Silaban, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, mengatakan belum ada kepastian dan belum ada proses yang berlangsung terkait pemanfaatan aset. Hingga saat ini juga belum ada K/L yang menyerahkan asetnya.
Rionald menyebut jika memang nantinya K/L dipindah, belum tentu berbagai aset yang ada saat ini tak lagi digunakan.
"Jadi dugaan kami nanti setelah kepindahan berlangsung, barulah pengguna barang akan diskusi dengan kami sebagai pengelola barang mengenai aset-aset yang mereka tinggalkan," jelas Rionald.
"Itu juga nggak berarti kalau terjadi pemindahan, gini, kita nggak bisa berasumsi secara pasti ketika pindahan maka pengguna nggak butuh," lanjutnya.
Masih Terus Dikaji
Sementara Encep Sudarwan, Direktur Barang Milik Negara, mengatakan bahwa pemanfaatan aset masih terus dikaji. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta untuk menyesuaikan dengan tata ruang di Jakarta.
"Sedang kaji aset ini bagusnya diapain, mekanismenya apa, investornya dari mana, dan berapa kira-kira perolehan rupiahnya. Ini sedang dikaji terus karena ada ribuan dan kami koordinasi dengan Pemprov DKI tentang tata ruang, karena harus sinkron kami jadiin apa nanti tata ruang di DKI jadi apa," jelasnya.
Encep mengaku bahwa proses kajian ini terkendala pandemi Covid-19. Namun, ia memastikan pemetaan terkait pemanfaatan aset hingga kini tetap berjalan.
Bersama pihaknya, Encep mengatakan telah memilah satu per satu aset-aset tersebut, dan sudah ada kajiannya.
"Kami terus bekerja, di DKI ini kan aset sudah kita pilah satu-satu ini bagusnya jadi apa, ini jadi apa, itu sudah ada kajian, memang agak terganggu karena COVID kemarin. Kalau duluan yang pindah (siapa), nanti ada resmilah pengumuman, apakah langsung dimanfaatkan, jadi itu satu kawasan," ungkapnya.
