Djawanews.com – Anggota Komisi V DPR Syahrul Aidi Maazat, menyebut pemerintah dari lintas kementerian mulai dari Kementerian Perhubungan hingga Kementerian Luar Negeri saling lempar tanggung jawab terkait polemik masuknya Tenaga kerja asing (TKA) asal China ditengah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat Jawa-Bali.
Dikhawatirkan PPKM Darurat tidak tercapai dan malah membuka kembali serangan pandemi COVID-19 gelombang ketiga.
Syahrul meminta Presiden Joko Widodo turun tangan langsung dan tegas menyikapi permasalahan serius tersebut.
"Serangan pandemi COVID-19 gelombang kedua ini cukup kuat. Langkah pemerintah untuk mengeluarkan PPKM Darurat di beberapa provinsi itu dinilai sudah tepat. Namun yang kita kecewakan, di saat dalam negeri sedang melakukan pengetatan kegiatan masyarakat, tiba-tiba kita mendapat kabar ada ratusan TKA yang masuk ke Indonesia. Tentu ini membuat kita semua kecewa" ujar Syahrul kepada wartawan, Rabu, 7 Juli.
Menurut legislator Riau itu, saat ini terjadi disparitas besar antara kecepatan laju kematian imbas COVID-19 dengan kecepatan koordinasi dan kepemimpinan pemerintah dalam penanganan COVID-19.
Karenanya, dia menilai presiden perlu memimpin langsung penanganan pandemi. Salah satunya, tegas menutup pintu masuk jalur internasional, khususnya TKA. Jika perlu keluarkan Kepres.
"Makna darurat dalam PPKM darurat tidak bisa dikoordinasikan oleh selain presiden. Apabila varian Delta dari COVID-19 ini diumpamakan sebagai serangan masif terhadap keselamatan rakyat Indonesia, maka presiden-lah yang harus bertanggung jawab penuh dan memimpin serangan balik mengatasi varian Delta, bukan pembantu Presiden," jelasnya.
Soal pembatasan kedatangan luar negeri, Syahrul menilai pemerintah bisa berkaca dari kebijakan Hong Kong atau Taiwan yang langsung menutup akses penerbangan internasional dari Inggris dan India akibat adanya varian COVID-19 baru.
Terlebih, kata dia, beberapa fakta juga menunjukkan bahwa COVID-19 khususnya varian Delta yang berasal dari luar negeri memiliki karateristik cukup mudah menyebar. Bahkan diduga lonjakan kasus COVID-19 saat ini di Indonesia adalah akibat varian Delta tersebut.
"Oleh sebab itu perjalanan internasional baik itu melalui moda darat, laut dan udara harus dilarang, karena selama ini telah terbukti bahwa sumber COVID-19 dan beberapa variannya memang selalu berasal dari luar negeri," tegas politikus PKS itu.
Syahrul juga mengingatkan, pelarangan TKA asing masuk ke Indonesia, harus dijadikan momen untuk menyerap tenaga kerja lokal yang saat ini banyak terimbas PHK akibat pandemi COVID-19.
