Djawanews.com – Pemerintah Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur (NTT) melantik sebanyak 139 orang pejabat administrator dalam jabatan eselon IIIB dan Eselon III A untuk mengisi berbagai posisi. Mereka dilantik langsung oleh Bupati Heribertus Geradus Laju Nabit, Rabu 2 Februari.
Namun, karena terdapat 25 orang pejabat yang dicopot sebelum pelantikan itu, membuat cerita pelantikan diplesetkan sebagai ajang balas dendam politik pilkada.
Di dalam Surat Keputusan (SK) yang dibacakan, Bupati Heribertus Nabit mencopot para stafnya dan sebanyak 25 pos jabatan eselon IIIA dan IIIB langsung diisi orang lain yang juga diundang pada acara pelantikan tersebut.
Adapun 25 pejabat yang dinonjobkan itu terdiri dari 3 orang kabag, 4 camat dan 18 sisanya terdiri dari sekretaris, KTU dan kepala bidang.
Mengutip viva.co.id, salah satu pejabat eselon IIIA yang dilengserkan bertanya-tanya alasan Bupati Nabit melakukan pencopotan dirinya. Sebab, ia merasa tidak melakukan kesalahan apapun terkait bidang tugasnya selama ia menjabat.
"Kita dicopot begitu saja tanpa ada masalah tanpa diutarakan alasannya. Mestinya pencopotan ini harus ada dasarnya apa masalah apa," keluh seorang sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Pria yang meminta identitasnya dirahasiakan itu menyebut Bupati Heribertus Nabit memiliki motif balas dendam politik terhadap ASN yang tidak mendukungnya pada pilkada 2020 lalu.
"Coba tanya ke pejabat yang berwewenang alasan apa menonjobkan kami. Nanti akan ketemu jawabannya. Tidak lari jauh dari sentimen Pilkada 2020 dulu," ungkapnya.
Karena tak disertai perintah tugas untuk berkantor di OPD mana, membuat para pejabat yang dipecat belum bisa melaksanakan tugas alias nganggur.
“Kami dicopot begitu saja tanpa disertai dengan penjelasan lebih lanjut. Status kami menggantung makanya tidak masuk kantor," imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ( BKPSDM) Kabupaten Manggarai, Maksi Tarsi, membantah spekulasi itu. Khususnya yang menyebut pencopotan jabatan 25 orang pejabat administrator itu dendam dilatarbelakangi dendam politik.
"Jangan dikaitkan begitu ya. Tidak benar," terang Maksi Tarsi.
Sebaliknya kata dia, para aparatur yang dinonaktifkan dari jabatannya merupakan invidu-individu berprestasi dan berintegritas. Serta tidak sedang terkena hukuman apapun terkait bidang tugas masing-masing.
"Yang jelas mereka orang-orang berkinerja baik. Mungkin Pak Bupati dan Wakil Bupati ada rencana lebih lanjut untuk mereka untuk melaksanakan penugasan khusus," timpal Maksi Tarsi.
Menurut Maksi Tarsi, para pejabat yang dinonaktifkan itu diminta bersabar sambil menunggu proses lebih lanjut.
"Karena Pak Bupati sedang ke Jakarta dan sesuai arahan beliau maka kita segera melaksanakan rapat dengan Pak Wakil Bupati dan Pak Sekda untuk segera diambil Langkah-langkah untuk mereka supaya bisa lanjut kerja," sebutnya.
Dia pun tidak bisa memastikan apakah para aparatur yang telah dibebastugaskan itu, akan kembali menduduki jabatan sebab semua pos jabatan sudah terisi.
“Soal mereka ditempatkan di mana dan melaksanakan tugas apa ya kita tunggu saja proses lebih lanjutnya dari Bupati,” kata Tarsi.
Ketika ditanya alasan mendasar dibalik pencopotan tersebut, Maksi Tarsi pun tidak bisa menjelaskan selain menyebut itu kewenangan pimpinannya.
“Mungkin ada rencana lain dari Pak Bupati dan Wakil Bupati atau kepentingan khusus yang berkaitan dengan visi misi beliau. Intinya mereka ini jangan lama-lama tidak masuk kantor mengingat pekerjaan begitu banyak,” pungkasnya.
