Djawanews.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengalihkan dana transfer ke daerah yang senilai Rp1,96 triliun untuk pelaksanaan program vaksinasi COVID-19 melalui bantuan Anggota TNI, Polri, hingga bidan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
"Sebetulnya anggaran ini ada di daerah, namun selama ini tidak terjadi. Sehingga tadi kita mendengar keluhan dari TNI yang melakukan operasi vaksin, mereka harus mengeluarkan dari anggaran sendiri. Kita nanti akan berikan dan nanti anggaran yang ada di daerah kita ambil langsung sebelum kita transfer, namanya intercept," ungkap Sri Mulyani, saat konferensi pers Evaluasi Pelaksanaan PPKM Darurat, Sabtu 17 Juli lalu.
Sri Mulyani menjelaskan, tujuan dari pengalihan anggaran karena pemerintah ingin mempercepat program vaksinasi kepada masyarakat. Seperti diketahui, pemerintah menargetkan penyuntikan vaksin di masyarakat bisa mencapai 1-2 juta dosis per hari.
Bahkan, pemerintah ingin menaikkan target vaksinasi menjadi 3 juta dosis per hari. Maka dari itu, vaksinasi dipercepat dengan turut melibatkan Anggota TNI, Polri, hingga bidan dari BKKBN.
Rencananya, pemerintah akan mempercepat penyaluran vaksin kepada masyarakat dengan target penyuntikan mencapai 2 juta dosis per hari mulai Agustus 2021. Sedangkan pada September 2021, targetnya naik jadi 3 juta dosis per hari.
