Djawanews.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah pernah menjanjikan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menjadi Menteri Pertahanan (Menhan) di Kabinet Indonesia Maju. Jokowi menegaskan bahwa penunjukan menteri merupakan hak prerogatifnya sebagai presiden.
"Kementerian, menteri itu hak prerogatif presiden. Ngga ada jatah-jatah seperti itu ya ngga ada," ujar Jokowi di Istana Negara, Senin, 4 Desember.
Mengenai jatah menteri, bermula saat Cak Imin merespon Waketum PAN Yandri Susanto yang mempertanyakan sikapnya dalam menggaungkan narasi perubahan. Padahal, Cak Imin masih berada dalam pemerintahan Jokowi.
Saat itu, Cak Imin menyinggung PAN yang merupakan partai di luar pemerintahan Jokowi dan justru mendukung Prabowo Subianto.
"Yandri ini adalah PAN, bilang saya nggak konsisten karena koalisi Jokowi tapi idenya perubahan. PAN ini dua kali pemilu dukung Prabowo. 2014 dukung Prabowo, 2019 dukung Prabowo, saya 2014 dukung Jokowi, 2019 dukung Jokowi," ujar Cak Imin dalam acara Indonesia Millennial and Gen-Z Summit 2023, Minggu, 26 November.
Berbeda, PKB di bawah kepemimpinannya konsisten mendukung Presiden Jokowi pada Pilpres 2014 dan 2019. Kemudian, Cak Imin menyinggung PAN yang mendapat jatah menteri setelah bergabung dalam pemerintahan Jokowi.
"Ya saya ini sebetulnya pengawal Jokowi dari awal. Tiba-tiba dia masuk koalisi Jokowi, dapat menteri satu, lumayanlah, nggak ada ujan nggak ada angin," sebutnya.
Di momen itulah, Cak Imin menyebut sempat ditawarkan untuk menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Tapi, akhirnya berpindah ke Prabowo Subianto.
"Saya hanya ingin sampaikan, termasuk Pak Prabowo, tiba-tiba jadi menteri, aslinya Menhan itu saya sebetulnya janjinya begitu," ungkap Cak Imin.
"Jadi tiba-tiba Pak Prabowo masuk, jadi koalisi ini adalah koalisi yang tidak bisa disebut dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan, koalisi ini adalah koalisi yang kembang-berkembang, flexible, sangat cair," sambungya.
