Djawanews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap lima saksi terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka mantan Direkur Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak, Angin Prayitno Aji, pada Selasa, 15 Februari.
Pemeriksaan tersebut dilakukan guna mendalami aset milik Angin yang berada di Bogor Jawa Barat.
"Seluruh saksi hadir dan penyidik mendalami terkait dugaan aset berupa tanah milik tersangka APA (Angin Prayitno Aji) yang berada di Bogor," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, dilansir Liputan6.com, Rabu, 16 Februari.
Adapun lima orang saksi yang dipanggil tim penyidik KPK merupakan pihak swasta. Mereka antara lain, Marisah, Moh. Anwar, Amat, Aswita, dan Endang.
"Pemeriksaan dilakukan di Polres Bogor Kota," ucap Ali.
Sebelumnya, KPK menetapkan mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) Angin Prayitno Aji sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Kasus ini merupakan pengembangan dari suap terkait pemeriksaan perpajakan di DJP Kemenkeu.
"Setelah menemukan bukti permulaan yang cukup, KPK kembali menetapkan APA (Angin Prayitno Aji) sebagai tersangka terkait dugaan tindak pidana TPPU," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa, 15 Februari.
Ali menyebut, Angin diduga menyamarkan beberapa aset hasil tindak pidana suap. Ali menyatakan KPK telah memiliki bukti cukup untuk menjerat Angin dalam TPPU.
"Tim penyidik menduga kuat adanya kesengajaan tersangka APA dalam menyembunyikan hingga menyamarkan asal usul harta kekayaannya yang diduga dari hasil tindak pidana korupsi," kata Ali.
Diketahui, Angin divonis 9 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan dalam kasus suap perpajakan. Sementara itu, rekannya Dadan Ramdani divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider dua bulan kurungan.
Kedua orang itu divonis bersalah menerima suap dari tiga perusahaan besar. Tiga perusahaan itu yakni PT Gunung Madu Plantations, PT Jhonlin Baratama, dan PT Bank Pan Indonesia (Panin).
Kedua orang itu diwajibkan membayar pidana pengganti sebesar Rp 3.375.000 dan SGD1.095.000. Pidana itu wajib dibayar dalam waktu sebulan setelah vonis berkekuatan hukum tetap.
Baca artikel terkait korupsi. Simak warta terbaru lainnya hanya di Djawanews dan ikuti Instagram Djawanews.
