Djawanews.com – Badan Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) berhasil menangkap Presiden Korea Selatan yang dimakzulkan, Yoon Suk-yeol, pada Rabu, 15 Januari. Penangkapan ini buntut deklarasi darurat militer yang berlangsung singkat bulan lalu.
Upaya penangkapan berhasil dilakukan setelah beberapa jam. Beberapa kendaraan, yang salah satunya diyakini milik presiden, meninggalkan kediaman dan menuju kantor pusat CIO di Gwancheon, Provinsi Gyeonggi, melansir The Korea Times.
Eksekusi dilakukan beberapa jam setelah penyidik memasuki kompleks kediaman presiden pada pagi hari dalam operasi mereka untuk melaksanakan surat perintah tersebut.
Ini adalah upaya kedua otoritas investigasi untuk melaksanakannya, dengan upaya pertama pada 3 Januari gagal setelah hampir enam jam berhadapan dengan Dinas Keamanan Presiden (PSS).
Mereka tiba di depan kompleks kediaman presiden di Hannam-dong, pusat kota Seoul, pada pukul 4.20 pagi dengan sekitar 3.000 petugas polisi.
Meskipun berhadapan dengan personel PSS selama sekitar dua setengah jam, para penyidik berhasil maju dengan melewati tiga lapis "barikade" yang dibuat PSS dengan barisan penjaga dan bus. Para penyidik harus memanjat bus dengan tangga.
Pada pukul 08.15 pagi, mereka tiba di pos penjagaan yang paling dekat dengan kediaman. Beberapa dari mereka masuk melewati pos tersebut, dengan kepala staf kepresidenan Chung Jin-suk dan pengacara Yoon, Yoon Kap-keun, mengizinkan mereka masuk.
Tim investigasi gabungan, yang terdiri dari CIO, polisi, dan unit investigasi kementerian pertahanan, telah berjanji untuk menerapkan tindakan yang lebih tegas kali ini.
"Tidak ada bentrokan fisik selama pelaksanaan surat perintah. Staf PSS tidak menghalangi kami saat memasuki kompleks kepresidenan," kata CIO.
Sementara itu, Penjabat Presiden Choi Sang-mok mengeluarkan pernyataan, mendesak CIO dan PSS untuk memastikan tidak ada bentrokan fisik.
Kerumunan besar berkumpul di luar kediaman tersebut, dengan polisi memperkirakan sekitar 6.500 pendukung Yoon hadir.
Sekitar 30 anggota parlemen dari Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang berkuasa juga berada di antara kerumunan tersebut.
"CIO telah menimbulkan kekhawatiran dan kebingungan publik dengan pelaksanaan surat perintah ilegal mereka," kata Rep. Kim Gi-hyeon dari PPP.
