Djawanews.com – Selama pandemi banyak fenomena yang berkaitan dengan masalah pernikahan dan perceraian. Hal ini juga terjadi di Jepara, Jawa Tengah. Pasalnya, Pengadilan Agama Jepara mencatat, selama bulan Januari hingga Juli 2020 banyak terjadi pernikahan dini.
Ada 236 permohonan dispensasi nikah karena belum cukup umur atau karena peraturan baru. Parahnya lagi, rentang usia rata-rata pemohon adalah 14 tahun-18 tahun. Dari total tersebut, 52,12 persen di antaranya disebabkan karena hamil di luar nikah atau married by accident (MBA). Sisanya, 47,88 persen, karena keinginan sendiri atau karena desakan orang tua.
Sedangkan berdasarkan klasifikasi pendidikannya didominasi perkara berijazah SD, yang meliputi 53 berijazah SD, 139 berijazah SMP, 40 berijazah SMA, dan 4 tak berijazah.
Sementara, sesuai klasifikasi usia juga beragam, mulai dari usia 14 tahun ada dua perkara, 18 perkara diajukan oleh usia usia 15 tahun, 35 perkara diajukan oleh usia 16 tahun, 73 perkara diajukan usia 17 tahun, dan 108 perkara diajukan oleh pemohon berusia 18 tahun.
Dikutip Djawanews dari Kompas, Panitera Pengadilan Agama Jepara, Tazkiyaturrobihah, juga mengklarifikasi pemberitaan yang mengatakan ada 240 siswi SMA di Jepara yang minta dispensasi nikah.
“Dari data yang ada tidak semuanya pelajar, ada yang putus sekolah bahkan tidak sekolah dan dari 236 perkara itu, 52,12 persennya ajukan dispenasi nikah akibat hamil. Kami ingin meluruskan adanya pemberitaan yang salah dan meresahkan masyarakat tersebut,” jelas Tazkiyaturrobihah, dikutip Djawanews dari Kompas, Selasa (28/7/2020).
Ia menilai, banyaknya perkara dispensasi menikah terjadi sejak muncul peraturan baru terkait batas usia pernikahan. Berdasarkan UU No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dikatakan bahwa batas minimal calon pengantin putri berusia 19 tahun.
Sedangkan di UU sebelumnya batasnya berusia 16 tahun. Kondisi tersebut membuat warga yang ingin menikahkan anaknya yang belum genap 19 tahun jadi terpaksa mengajukan dispensasi nikah.
“Dan hal ini terjadi di Pengadilan Agama seluruh Indonesia dan tidak hanya di Pengadilan Agama Jepara saja. Peraturan itu berlaku efektif pada Oktober 2019,” kata Tazkiyaturrobihah.
Pengadilan Agama Jepara saat ini sedang berupaya menekan peningkatan perkara pernikahan dini di Jepara. Mereka juga menjelaskan, pernikahan dini memiliki serangkaian efek yang negatif seperti belum siapnya organ reproduksi, potensi perselisihan, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis.
