Djawanews.com – Akhirnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) merealisasikan salah satu program kampanyenya di tahun ini. Melalui para menterinya, Presiden siap meluncurkan program Kartu Pra Kerja di bulan Maret 2020.
Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan, Kartu Pra Kerja akan menyasar 2 juta penduduk di tahun 2020. Diharapkan mereka bisa mendapatkan manfaat dari adanya program ini.
“Kita juga baru bisa mulai nanti paling cepat sepertinya bulan April. Sehingga memang untuk mencapai 2 juta tidak mudah, tapi kita berusaha semaksimal mungkin agar target 2 juta itu bisa terpenuhi,” kata Moeldoko di Gedung Pakarti, Jakarta, Selasa (18/2/2020).
Kartu Pra Kerja Beri Ongkos bagi Pencari Kerja
Kartu Pra Kerja adalah salah satu janji kampanye Jokowi dalam Pilpres lalu (elahan.com)
Moeldoko juga menjelaskan bahwa proses kartu ini membutuhkan Peraturan Presiden (Perpres) dan itu ditargetkan bulan ini. Setelahnya, persiapan bisa dilakukan termasuk pembentukan Project Management Office (PMO). PMO ini yang akan mengelola program Kartu Pra Kerja secara keseluruhan.
Sebagai tahap awal, Kartu Pra Kerja akan diterapkan di Jabodetabek dan Jawa Barat. Kedua wilayah ini sekaligus menjadi pilot project sebelum diterapkan ke seluruh wilayah secara bertahap.
“Setelah itu Jateng, Jatim, terus menyebar. Jabodetabek dan Jawa Barat pertama, setelah itu langsung menyebar,” jelas Moeldoko.
Program Kartu Pra Kerja ini memang sempat dianggap sebagai program penggajian bagi para pengangguran. Namun, pemerintah menyangkal anggapan tersebut. Bahkan, Presiden Jokowi sempat menjelaskan program Kartu Pra Kerja dicanangkan bukan untuk menggaji pengangguran, tetapi diberikan untuk pelatihan kepada masyarakat yang ingin meningkatkan keterampilan sesuai kebutuhan pasar.
Nantinya, pemegang Kartu Pra Kerja ini akan mendapatkan uang Rp500 ribu sebanyak 1x dan disalurkan melalui digital. Perlu digaris bawahi lagi, uang yang diberikan bukan gaji, namun modal bagi pencari kerja yang bisa digunakan setelah mendapat pelatihan untuk mencari kerja.
