Djawanews.com – Badan Legislasi (Baleg) DPR bakal menggelar rapat untuk membahas revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada), pada hari ini, Rabu, 21 Agustus. Rapat ini salah satunya akan membahas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah mengubah aturan terkait ambang batas pencalonan kepala daerah.
Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi alias Awiek mengonfirmasi agenda tersebut. Dia juga tak menampik, pembahasan revisi UU Pilkada berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ambang batas pencalonan kepala daerah
Awalnya dia beralasan, pembahasan revisi UU Pilkada sudah lama hendak dilakukan. Khususnya terkait jadwal pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 yang sempat dimajukan, namun berdasarkan putusan MK harus tetap dilaksanakan pada 27 November.
"Kemarin kan waktu RUU ini diusulkan kan memajukan jadwal pilkada, tapi kemudian itu tidak berlanjut karena ada gugatan yang ditolak oleh MK, sehingga jadwalnya tetap tanggal 27 November," kata Awiek kepada ERA.id, Rabu (21/8/2024).
Meskipun niat awalnya hanya untuk menindaklanjuti putusan MK terkait jadwal pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, Baleg berencana menyelipkan muatan materi lain dalam pembahasan revisi UU Pilkada.
Adapun materi muatan lain yang dimaksud yaitu tindaklanjut atas putusan MK terbaru yang megubah syarat pencalonan kepala daerah oleh partai politik atau gabungan partai politik.
"Nah, saat yang bersamaan, tadi ada putusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Pilkada Pasal 40a, itulah kemudian yang salah satunya menjadi materi muatan dalam pembahasan," kata Awiek.
Dia mengaku, Baleg DPR hanya sekedar ingin mengakomdir putusan MK, baik terkait jadwal pelaksanaan maupun perubahan syarat pencalonan kepala daerah.
"Sehingga semuanya diakomodir. Yang terpenting bagaimana mengakomodir keputusan Mahkamah Konstitusi," ujarnya.
Politisi PPP itu tak menjawab saat disinggung rapat dadakan pembahasan revisi UU Pilkada bertujuan menganulir putusan MK terbaru.
Diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan partai yang tidak punya kursi DPRD atau gabungan partai politik peserta Pemilu, bisa mengajukan calon kepala daerah.
Putusan itu dikabulkan dalam sidang di gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (20/8). Kini sebagian gugatan perkara nomor 60/PUU-XXII/2024 yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora.
Ketua MK, Suhartoyo saat membacakan putusan mengatakan, ambang batas pencalonan kepala daerah tidak lagi sebesar 25 persen perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik hasil Pileg DPRD atau 20 persen kursi DPRD.
Dalam putusan MK, ambang batas Pilkada akan ditentukan oleh perolehan suara sah partai politik atau gabungan partai politik yang dikaitkan dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 di masing-masing daerah.
Ada empat klasifikasi besaran suara sah yang ditetapkan MK, yaitu; 10 persen; 8,5 persen; 7,5 persen dan 6,5 persen, sesuai dengan besaran DPT di daerah terkait.
