Djawanews.com – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyoroti kenaikan anggaran Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sebesar Rp70 miliar di tengah maraknya peretasan yang menimpa sistem-sistem elektronik milik Indonesia.
Diketahui, Komisi I DPR RI telah menyetujui kenaikan anggaran Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dengan pagu definitif RAPBN 2023 menjadi Rp 624.371.483.000. Anggaran tersebut terdiri dari program dukungan manajemen BSSN sebesar Rp 407.146.873.000 serta program keamanan dan ketahanan siber dan sandi negara sebesar Rp 217.224.610.000.
Juru bicara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI, Sigit Widodo, dalam pernyataannya Senin (26/9/2022), menilai kenaikan anggaran ini harus digunakan secara optimal untuk memperbaiki keamanan sistem elektronik di Indonesia, khususnya sistem elektronik yang dikelola oleh lembaga pemerintah dan BUMN.
"Tentu kita berharap uang rakyat yang jumlahnya tidak sedikit ini bisa dimanfaatkan secara optimal dan transparan. Jangan sampai anggaran naik tapi data kita tetap mudah dijebol," ujarnya.
PSI meminta BSSN secara transparan membuka rencana program keamanan dan ketahanan siber dan sandi negara di 2023 yang nilainya lebih dari Rp 200 miliar. "Jangan sampai anggaran super besar ini digunakan untuk kegiatan yang tidak perlu atau hanya jadi proyek untuk menyerap anggaran semata," ujar Sigit mengingatkan.
Sigit menambahkan, anggaran yang menyedot uang rakyat ini harus benar-benar berguna untuk memperbaiki sistem elektronik lembaga-lembaga negara dan BUMN di tahun depan. "Jangan sampai anggaran terserap namun tahun depan kita masih mendengar keamanan sistem elektronik kita jebol di sana sini," ujarnya.
