Djawanews.com – Ketua DPP PDIP, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengusulkan pemerintah tidak hanya menentukan batas minimal jumlah kursi untuk pencalonan Pilkada, tetapi juga ada maksimal jumlah kursi dalam satu koalisi. Hal ini untuk menghindari dukungan partai hanya manumpuk pada satu pasangan calon.
"Mungkin ke depan, saya kira pemerintah dan DPR RI mungkin harus memikirkan, bukan cuma memberikan batas minimum pencalonan, tapi mungkin ada batas maksimum," ungkap Ahok di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Rabu, 14 Agustus.
Ahok menyebut, karena tidak adanya pembatasan maksimal koalisi pengusungan, hal ini menimbulkan fenomena koalisi gemuk yang hanya mendukung salah satu pasangan calon di daerah tertentu.
"Tentu harus ada batasan sehingga tidak ada lagi cerita borong-memborong atau ada partai yang takut," ujar Ahok.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini melanjutkan, terdapat contoh salah satu kabupaten di mana bupati petahana kembali maju sebagai calon kepala daerah.
Dalam pencalonan pilkada, semua partai politik lebih memilih untuk menghindari persaingan dengan calon tersebut. Dampaknya, hak masyarakat untuk memilih calon kepala daerah menjadi terbatasi.
"Itu kan juga kurang bagus untuk proses organisasi partai," tutur Ahok.
"Saya kira ini bagian dari tugas kita bersama untuk memikirkan, Supaya demokrasi kita itu makin lama, makin baik. kan intinya kan, Rakyat punya pilihan banyak," lanjutnya.
