Djawanews.com – Beberapa Menteri mengucapkan permintaan maaf terkait dengan pelaksanaan PPKM Darurat Jawa-Bali. Di antaranya yakni Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) yang sekaligus merupakan Koordinator PPKM Darurat Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir.
"Sebagai Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali, dari lubuk hati yang paling dalam, saya ingin meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia jika dalam penanganan PPKM Jawa-Bali ini masih belum maksimal," kata Luhut dalam konferensi pers virtual, Sabtu, 17 Juli.
Begitu juga Menteri BUMN Erick Thohir meminta maaf kepada masyarakat terkait pelaksanaan tugas-tugasnya yang belum sempurna melayani masyarakat.
"Kementerian BUMN dengan segala kerendahan hati memohon maaf ketika penugasan-penugasan yang diberikan kepada kami tidak sempurna, karena kesempurnaan milik Allah SWT," ujar Erick dalam acara Peresmian RSPJ Extensi Arafah Asrama Haji Embarkasi Jakarta yang ditayangkan virtual, Senin, 19 Juli.
Dilansir Djawanews dari Kompas.com, terkait hal tersebut, dosen Program Studi Sosiologi Universitas Negeri Jakarta Robertus Robet melihatnya sebagai sikap baik pemerintah mengingat kerasnya pemerintah kepada masyarakat ketika menjalankan PPKM Darurat.
Namun menurut Robet, permintaan maaf tersebut harus dibarengi dengan kesungguhan pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 dengan membuang semua motif-motif komersialisasi.
"Caranya buang semua motif komersialisasi, buang semua pikiran untuk mendahulukan kepentingan bisnis. Buang semua gestur yang mengindikasikan bahwa pemerintah lebih memedulikan ekonomi dibanding keselamatan orang," ujar Robet.
Dengan demikian, tambah Robet, kepercayaan masyarakat akan kembali tumbuh kepada pemerintah segingga masyarakat pun akan mudah diajak bekerja sama.
