Djawanews.com - Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan permohonan maaf terkait PPKM darurat yang belum optimal. Dalam 2-3 hari ke depan, pemerintah bakal kembali mengumumkan diperpanjang-tidaknya PPKM darurat.
"Sebagai koordinator PPKM Darurat Jawa Bali dari lubuk hati yang paling dalam, saya minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia jika masih belum optimal. Tapi saya bersama jajaran dan bersama menteri terkait akan terus bekerja keras untuk memastikan bahwa penyebaran varian delta bisa diturunkan," kata Menko Luhut dalam jumpa pers virtual, Sabtu, 17 Juli.
Wakil Ketua Komite KCP-PEN itu menuturkan, bukan hal mudah untuk memutuskan PPKM Darurat. Pemerintah harus menghentikan laju penularan varian Delta yang eksponensial atau naik tinggi agar para dokter, perawat, bidan di RS, Puskesmas dan faskes lain bisa menyembuhkan pasien Covid-19.
Namun, di sisi lain dampak ekonomi terhadap rakyat kecil juga cukup besar akibat penurunan mobilitas dan aktivitas masyarakat.
"Bukan hal mudah untuk mengatasi kebijakan tersebut. Tapi PPKM perlu kita ambil untuk menghentikan laju penularan varian Delta," sebutnya.
Untuk meringankan beban rakyat yang terdampak PPKM ini, kata Luhut, Presiden Jokowi telah memerintahkan kepada menterinya untuk memberikan bantuan sosial.
Pemerintah akan memberikan bansos tambahan dengan anggaran sebesar Rp39,19 triliun untuk masyarakat yang akan segera dikucurkan oleh Menteri Keuangan dan Menteri Sosial.
Selain penambahan bansos, sambung Luhut, pemerintah juga mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar Rp33,2 triliun. Antara lain untuk penambahan biaya perawat pasien Covid-19, insentif nakes, vaksinasi.
Kemudian pembangunan RS lapangan, pembelian oksigen, serta pembagian 2 juta obat gratis yang sudah dimulai Presiden kemarin untuk yang isoman, OTG dan gejala ringan.
"Jadi pembagian ada yang dari Mensos, TNI, Polri dan elemen lain yang ingin berpartisipasi dan dilakukan secara massif," imbuhnya.
