Djawanews.com – Sebagian masyarakat Papua melihat Otonomi Khusus (Otsus) merupakan alat yang mengikat kemerdekaan Papua sekaligus sebagai alat penindasan atas hak asasi warga Papua.
Padahal secara substansi, pemberian otonomi khusus di Papua adalah upaya untuk memenuhan hak asasi manusia dengan lebih setara.
Terkait dengan persoalan Otsus di Papua, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) periode 2014-2019, Abdul Munib menjelaskan jika Papua secara realita otsus, namun secara ekspetasi keluar dari ekspetasi itu sendiri.
“20 tahun otsus berjalan, tidak ada keberlanjutan sama sekali. Makin banyak masyarakat yang tidak percaya lagi adanya otsus, karena kecewa,” beber Munib dalam webinar dengan tajuk “Pro & Kontra : Melihat Realita OTSUS” yang diadakan Forum Rumah Yogya, Kamis (22/10).
Munib menjelaskan jika persoalan Otsus Papua pernah dijanjikan akan dibahas oleh Presiden Joko Widodo. Namun menurutnya ketika janji tersebut ditagih, Presiden kemudian memberikan jawaban yang ambigu.
Munib menjelaskan perbedaan Otsus di Papua dengan di daerah lain yang mendapat Otsus, di antaranya adanya pembangunan infrastruktur dan perbedaan sistem Pemerintahan.
Di sisi lain, Munib menjelaskan jika Otsus Papua sudah dibahas sejak pemerintahan Presiden keempat Indonesia Abdurrahman Wahid atau yang biasa dipanggil Gus Dur.
“Gagasan otsus ini kan sudah ada sejak zaman Pak Gus Dur, lalu disahkan oleh Megawati. Namun, pada tahun selanjutnya pun Megawati malah merusaknya,” terang Munib.
Selain itu, Munib juga mengungkap alasan mengapa Gus Dur selama memerintah hingga sekarang masih dikenang oleh masyarakatnya.
“Gus Dur itu, (mengutip pernyataan Gus Dur) ‘Kalau mau merdeka, kemerdekaan itu milik bangsa Indonesia. Kalau mau apa saja, saya akan serahkan,’ oleh karena itu Presiden Gus Dur masih selalu tersimpan di hati masyarakatnya,” ungkapnya.
Terkait dengan persoalan Otsus, Munib menyarankan agar sistem kepolitikan diserahkan kepada masyarakat adat dan jangan disamakan seperti di daerah Jawa. “Karena, ketika disamakan, masyarakat adat tidak memiliki dana untuk melakukan praktik politik,” tandasnya.
Munib menjelaskan jika seluruh rakyat Indonesia butuh hikmat untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan papua. Jika demikian, menurutnya Otsus dapat mewujudkan cita-cita Papua yang semestinya.
Masih terdapat beberapa pakar lainnya yang membahas persoaalan pro dan kontra otonomi khusus di Papua, simak selengkapnya hanya di Warta Harian Nasional Djawanews. Untuk mendapatkan informasi cepat dan menarik jangan lupa ikuti Instagram @djawanewscom.
