Djawanews.com – Pemerintah telah menerima usulan 198 lokasi untuk pendirian Sekolah Rakyat dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan swasta. Dari jumlah tersebut, 45 lokasi telah dinyatakan siap beroperasi pada tahun ajaran 2025/2026, yang dimulai pada Juli 2025.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf menjelaskan usulan lokasi tersebut mencakup dua jenis, yaitu gedung yang perlu direvitalisasi dan tanah kosong seluas minimal 5-10 hektare.
“Daerah mengusulkan, baik berupa gedung yang perlu direvitalisasi atau disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Atau yang kedua berupa tanah kosong, minimal 5-10 hektare,” ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf, usai memimpin rapat pleno persiapan Sekolah Rakyat bersama sejumlah kementerian dan lembaga di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu 19 Maret.
Sekolah Rakyat ditargetkan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2025/2026, tepatnya pada Juli 2025. Sementara itu, proses penerimaan peserta didik dan rekrutmen tenaga pendidik akan dimulai pada April 2025.
Peserta didik akan diseleksi melalui berbagai tahapan, termasuk seleksi administratif, di mana anak-anak yang berhak mendaftar adalah mereka yang termasuk dalam Desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Selanjutnya, calon siswa akan menjalani tes potensi akademik, psikotes, kunjungan rumah (home visit), wawancara dengan orang tua, serta pemeriksaan kesehatan.
Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, M. Nuh, menjelaskan bahwa tenaga pendidik akan direkrut dari 60.000 guru yang telah lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG). Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah memetakan persebaran guru agar mereka dapat ditempatkan sesuai dengan lokasi Sekolah Rakyat di daerah asalnya. Selain itu, pemerintah juga membuka opsi penugasan guru ASN di Sekolah Rakyat.
Para calon guru juga akan mengikuti seleksi untuk mengukur kompetensi dan kesiapan mereka. “Kita ingin tahu para guru itu punya empati sosial. Tidak hanya dia punya kompetensi akademik yang bagus. Tapi paling tidak karena ini berangkatnya adalah dari anak-anak yang punya kelas khusus,” ujar M Nuh.
Menteri Pendidikan Nasional 2009-2014 ini juga menegaskan Sekolah Rakyat tidak hanya bertujuan memberikan akses pendidikan, tetapi juga menyiapkan para siswa sebagai agen perubahan untuk memutus rantai kemiskinan. Lulusan Sekolah Rakyat diharapkan dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dengan dukungan beasiswa Bidik Misi.
Meskipun didorong untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, siswa Sekolah Rakyat juga akan dibekali keterampilan digital masa kini. “Jadi anak-anak SMA atau SMP nanti itu sudah kita kenalkan dengan coding, cybersecurity, data sains dan sebagainya,” kata M Nuh.
