Djawanews.com – Sejumlah akun email pemerintah Afghanistan yang tidak ditentukan untuk sementara waktu dikunci oleh Google. Hal itu dilakukan karena adanya kekhawatiran atas jejak digital yang ditinggalkan oleh mantan pejabat dan mitra internasional mereka.
Dalam minggu-minggu sejak pengambilalihan cepat Afghanistan oleh Taliban dari pemerintah yang didukung AS, laporan telah menyoroti bagaimana database penggajian biometrik dan Afghanistan dapat dieksploitasi oleh penguasa baru untuk memburu musuh-musuh mereka.
Dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat, 3 September Google Alphabet Inc berhenti mengkonfirmasi bahwa akun pemerintah Afghanistan dikunci. Mereka, mengatakan bahwa perusahaan sedang memantau situasi di Afghanistan dan "mengambil tindakan sementara untuk mengamankan akun yang relevan."
Seorang pegawai dari mantan pemerintah mengatakan kepada Reuters bahwa Taliban sedang berusaha untuk mendapatkan email-email mantan pejabat tersebut.
Akhir bulan lalu, karyawan tersebut mengatakan bahwa Taliban telah memintanya untuk menyimpan data yang disimpan di server kementerian tempat dia bekerja.
"Jika saya melakukannya, maka mereka akan mendapatkan akses ke data dan komunikasi resmi dari kepemimpinan kementerian sebelumnya," kata karyawan itu.
Karyawan itu mengatakan dia tidak mematuhi dan sejak itu bersembunyi. Reuters tidak mengidentifikasi pria itu atau mantan kementeriannya karena mengkhawatirkan keselamatannya.
Catatan penukar surat yang tersedia untuk umum menunjukkan bahwa sekitar dua lusin badan pemerintah Afghanistan menggunakan server Google untuk menangani email resmi, termasuk kementerian keuangan, industri, pendidikan tinggi, dan pertambangan.
Kantor protokol kepresidenan Afghanistan juga menggunakan Google, menurut catatan, seperti yang dilakukan beberapa badan pemerintah daerah.
Menguasai data dan email pemerintah yang dapat memberikan informasi tentang pegawai pemerintahan sebelumnya, mantan menteri, kontraktor pemerintah, sekutu suku, dan mitra asing.
"Ini akan memberikan banyak informasi yang nyata," kata Chad Anderson, seorang peneliti keamanan dengan perusahaan intelijen internet DomainTools yang membantu Reuters mengidentifikasi kementerian mana yang menjalankan platform email mana.
"Bahkan hanya memiliki daftar karyawan di Google Sheet adalah masalah besar," katanya, mengutip laporan pembalasan terhadap pegawai pemerintah.
Catatan penukar surat menunjukkan bahwa layanan email Microsoft Corp juga digunakan oleh beberapa lembaga pemerintah Afghanistan, termasuk kementerian luar negeri dan kepresidenan. Tetapi tidak jelas langkah apa, jika ada, yang diambil perusahaan perangkat lunak untuk mencegah data jatuh ke tangan Taliban. Microsoft sendiri menolak berkomentar.
Anderson mengatakan upaya Taliban untuk mengendalikan infrastruktur digital buatan AS layak untuk diperhatikan. Intelijen yang diambil dari infrastruktur itu, katanya, "mungkin jauh lebih berharga bagi pemerintah pemula daripada helikopter tua."
