awanews.com – Pemerintah Prancis memblokir perluasan toko pakaian Zara. Hal itu dilakukan atas dugaan perusahaan induknya, Inditex, terkait dengan kerja paksa warga minoritas Uighur di China.
Rancananya Zara akan melipatgandakan luas permukaan tokonya di pusat kota selatan Bordeaux. Tetapi pada tanggal 9 November komisi regional yang ditugaskan untuk memeriksa proyek tersebut menolaknya.
Anggota komisi yang memilih menentang ekspansi meminta adanya penyelidikan yang kemudian ditindaklanjuti oleh hakim Prancis. Tujuannya untuk mencari tahu apakah perusahaan asal Spanyol itu mendapat keuntungan dari penggunaan kerja paksa anggota minoritas Uighur oleh pemasok di China.
"Itu adalah keputusan politik kami," kata Alain Garnier, salah satu pejabat terpilih di komisi tersebut, dikutip dari AFP.
"Kami ingin mengirim sinyal kuat dengan memblokir ekspansi toko yang tidak memiliki kontrol yang cukup atas pemasok mereka," tambahnya.
Sebelumnya, kelompok hak asasi percaya setidaknya satu juta orang Uighur dan sebagian besar minoritas Muslim lainnya telah dipenjara di banyak kamp di wilayah Xinjiang. Di sana pemerintah China juga dituduh mensterilkan perempuan dan memaksakan kerja paksa.
kelompok hak asasi menuduh empat perusahaan mode, termasuk pemilik Zara Inditex, mendapat untung dari kerja paksa minoritas Uighur di China pada Juni lalu.
Sementara itu, pihak Inditex membantah mereka telah menggunakan kapas dari Xinjiang. Mereka mengatakan bahwa memiliki kontrol ketertelusuran yang ketat.
"Dengan dampak mode cepat terhadap lingkungan dan kecurigaan tentang penggunaan kerja paksa orang Uyghur, proyek Zara bagi kami tampaknya melanggar kriteria pembangunan berkelanjutan yang dipertimbangkan oleh komisi tersebut," kata anggota komisi lain, Sandrine Jacotot.
Jacotot, yang juga wakil walikota Bordeaux untuk perdagangan, mengatakan Zara memiliki pilihan untuk mengajukan banding atas keputusan di tingkat nasional untuk menjelaskan bahwa perusahaan menghormati kriteria pembangunan berkelanjutan.
