Djawanews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sejumlah uang setelah melakukan penggledahan PT Dewa Rencana Perangiangin (DRP). Perusahaan tersebut diduga milik Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin (TRP).
"Ditemukan dan diamankan sejumlah uang tunai dan beberapa dokumen transaksi keuangan yang akan dianalisa kembali dan disita untuk menguatkan dugaan perbuatan TRP," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (27/1).
Dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di Pemkab Langkat tahun anggaran 2020-2022, Ali kembali memberikan ancaman pada pihak yang berusaha menghalangi proses penyidikan. Ali juga menyatakan pihak lembaga antirasuah tak ragu akan menjerat dengan pasal 21 UU Tipikor.
"KPK tidak henti mengingatkan kepada berbagai pihak untuk tidak dengan sengaja menghalang-halangi proses penyidikan yang sedang berlangsung ini," kata Ali.
Ia juga menyebutkan, tim penyidik akan segara memanggil para saksi guna dimintai keterangan seputar kasus tersebut. Para saksi pun diminta kooperatif menjelaskan apa yang dibutuhkan tim penyidik.
"Kami menghimbau para pihak yang nanti akan diperiksa sebagai saksi agar kooperatif hadir dan memberikan keterangan dengan jujur di hadapan tim penyidik," kata Ali.
KPK telah menetapkan Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di Pemkab Langkat tahun anggaran 2020-2022.
Tak hanya Terbit Rencana, dalam kasus ini KPK juga menjerat lima tersangka lainnya, yakni Kepala Desa Balai Kasih Iskandar yang juga saudara kandung Terbit Rencana, serta empat orang pihak swasta atau kontraktor bernama Muara Perangin Angin, Marcos Surya Abdi, Shuhanda Citra, dan Isfi Syahfitra.
Terbit Rencana juga diduga menerima suap Rp 786 juta dari Muara Perangin Angin. Suap itu diberikan Muara melalui perantara Marcos, Shuhanda, dan Isfi kepada Iskandar yang kemudian diteruskan kepada Terbit. Muara memberi suap lantaran mendapat dua proyek di Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan dengan total nilai proyek sebesar Rp 4,3 miliar.
Akibat perebuatannya, kelima tersangka tersebut ditetapkan sebagai tersangka penerimaan suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.
Sementara itu Muara selaku tersangka pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dilansir dari Liputan6.com.
Baca artikel terkait Berita Bupati Langkat. Simak berita menarik lainnya hanya di Djawanews dan ikuti Instagram Djawanews.
