Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim telah memastikan di tahun 2021 ujian Nasional dihapus dari sistem pendidikan di Indonesia. Seperti yang dilansir dari Djawanews, kepastian ini ia sampaikan saat melakukan pertemuan dengan Kepala Dinas Pendidikan dari seluruh Indonesia di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (11/12).
Ke depannya, UN akan diganti menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Asesmen ini terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerik), dan penguatan pendidikan karakter.
Ujian Nasional Dihapus, Syafii Sarankan Kajian Ulang
Menanggapi hal ini, mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Syafii Maarif meminta agar Mendikbud tidak mengambil keputusan secara tergesa-gesa. Karena keputusan penghapusan UN memerlukan kajian yang mendalam.
“Jangan serampangan. Ini bukan Gojek,” ungkap Syafii seusai menghadiri pengukuhan Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir sebagai guru besar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) di Sportorium UMY, Kamis (12/12/2019).
Pendiri Maarif Institute itu berpendapat, rencana penghapusa UN tidak bisa dilakukan secara instan. Menurutnya, rencana penghapusan UN harus diputuskan secara hati-hati. Mendikbud juga diharuskan meninjau wacana itu dari berbagai perspektif.
“Harus dikaji ulang secara mendalam dengan melibatkan pakar pendidikan yang mengerti betul itu ya,” ungkap Syafii lagi.
Jika penghapusan UN benar-benar dilakukan, Syafii khawatir para siswa tidak sungguh-sungguh dalam belajar. Karena selama ini UN dianggap menjadi penjaga mutu belajar siswa.
“Di mana-mana Ujian Nasional itu ada. Untuk menjaga mutu,” ujar Syafii.
Nadiem Makarim hapus ujian nasional karena dianggap tak efektif (suarasiber.com)
Nadiem sendiri menghapus UN karena menganggap UN kurang ideal untuk mengukur prestasi belajar para siswa. Materi UN juga dinilai terlalu padat, sehingga Mendikbud menganggap UN justru cenderung pada hafalan semata, bukan pada kompetensi.
“Kedua ini sudah menjadi beban stres antara guru dan orang tua. Karena sebenarnya ini berubah menjadi indikator keberhasilan siswa sebagai individu,” ujar Nadiem, Rabu (11/12).
Pelaksanaan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter rencananya akan dilakukan di tengah jenjang sekolah. Dengan adanya sistem baru ini, tokoh yang masuk dalam Daftar 100 Next 2019 versi Majalah TIME itu berharap para guru dan sekolah mampu memperbaiki mutu pembelajaran. Hasil Asesmen juga tidak akan digunakan untuk seleksi siswa ke jenjang selanjutnya.
Wacana ujian nasional dihapus memang telah direncanakan Nadiem sejak ia menjabat sebagai Menteri Pendidikan. Kini wacana itu semakin santer terdengar. Namun, ia memastikan di tahun 2020 UN masih diselenggarakan. Program ini juga disebut jadi salah satu tindak lanjut dari peningkatan mutu sumber daya manusia (SDM) yang dicanangkan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin sejak awal pemerintahannya.
