Djawanews.com – Kelangkaan minyak goreng melanda sejumlah wilayah setelah penetapan harga eceran tertinggi (HET) Rp14 ribu.
Menurut Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, kelangkaan terjadi karena adanya keterlambatan pengiriman dari pihak distributor.
"Selain karena tingginya minat masyarakat untuk mendapatkan minyak goreng HET, juga karena terlambatnya pengiriman barang oleh distributor," ungkap Khofifah saat menyambangi pabrik minyak goreng PT Wilmar Nabati Indonesia Gresik, Senin 7 Februari.
Khofifah menuturkan bahwa kelangkaan minyak goreng seharusnya tidak terjadi, mengingat kebutuhan minyak goreng masyarakat Jatim yang mencapai 59 ribu ton/bulan mampu terpenuhi dengan kapasitas produksi pabrik yang mencapai 62 ribu ton/bulan. Artinya, terdapat surplus sebesar 3 ribu ton.
Namun, kata dia, saat turun ke lapangan, justru didapati banyak toko-toko ritel modern yang juga tidak mendapatkan suplai minyak goreng bahkan sampai satu minggu.
Hal itu semakin mempersulit masyarakat yang tidak bisa mendapatkan minyak goreng dengan HET yang sudah ditetapkan pemerintah.
"Saya mohon kerjasamanya kepada pada para distributor agar bisa mempercepat proses penyaluran minyak goreng subsidi ke seluruh pasar baik modern, ritel, tradisional, hingga warung-warung kecil," pinta Khofifah.
Khofifah lantas menegaskan pentingnya rantai pasok dalam pengendalian harga minyak goreng di pasaran. Menurutnya, jika ada satu bagian yang tersendat atau bermasalah, maka akan mengganggu ketersediaan barang di pasaran.
"Kita harapkan seluruh proses ini dapat memberikan kepastian rantai pasok sampai di tingkat konsumen sesuai dengan HET yang sudah ditentukan oleh Pak Menteri perdagangan," imbuhnya.
