Djawanews.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani curhat betapa susahnya mengelola data warga miskin yang menerima bantuan di daerah. Pasalnya, ada saja oknum Pemerintah Daerah (pemda) yang memanipulasi data.
Ia mengungkap ada oknum pimpinan di daerah memasukkan masyarakat ke dalam kategori miskin, tetapi bukan karena orang tersebut benar-benar miskin, tapi karena berjasa dalam memberikan suara di pemilihan.
"Ada masalah tata kelola di mana pemda akan memilih keluarga miskin yang memberikan suara bagi mereka, tapi dia bukan benar-benar miskin," ujar Sri Mulyani.
"Karena memberikan suara bagi saya, maka mereka terdaftar, atau bahkan yang terburuknya mereka adalah yang menjadi tim suksesnya didaftarkan," imbuh perempuan yang akrab disapa Ani tersebut.
Menurutnya, manipulasi data kemiskinan itu merupakan konsekuensi dari sistem demokrasi bebas yang dianut Indonesia. Desentralisasi sehingga pemda bisa mengelola daerahnya juga jadi pemicu.
"Demokrasi pemilihan langsung ada konsekuensinya dan konsekuensinya dimulai dari model kebijakan ini, meskipun kita tahu ini harus diselesaikan karena terjadi akibat realitas politik dan sistemnya," ujarnya.
Saat ini, pihaknya bersama Bappenas telah mendorong Badan Pusat Statistik (BPS) untuk segera menyelesaikan pendataan melalui program Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), yang ditargetkan rampung pada pertengahan tahun.
Ani menilai ini bukan pekerjaan yang tak mudah lantaran untuk memulai memulai pengumpulan data secara menyeluruh dan terpusat saja butuh dua tahun. Pasalnya, masih ada menteri-menteri yang menginginkan data-data itu hanya di bawah kementerian atau lembaganya.
"Beberapa kementerian menginginkan data hanya berada di bawah mereka. Data-data ini memang berasal dari masing-masing kementerian, tapi ini sangat penting bagaimana kita mengumpulkan data dari lebih banyak populasi dengan didasarkan pada konsumsi di Indonesia," ujarnya.
