Djawanews.com – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri menyebut adanya kekuatan yang mengancam demokrasi dalam penyelenggaraan Pilkada 2024. Dia mengatakan kekuatan ini menggunakan sumber daya dan alat negara untuk mengintervensi kedaulatan rakyat demi kekuasaan.
"Saudara-saudara sekalian, demokrasi kini terancam mati akibat kekuatan yang menghalalkan segala cara."
"Kekuatan ini mampu menggunakan sumber daya dan alat-alat negara," kata Megawati dalam keterangan video, Rabu, 27 November 2024.
"Hal ini tampak di beberapa wilayah yang saya amati terus-menerus, seperti Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara hingga Sulawesi Utara, dan berbagai provinsi lainnya," sambung Presiden Kelima RI itu.
Megawati menyebut dirinya bukan sembarangan bicara. Katanya, sejumlah laporan sudah masuk ke telinganya.
"Di Jawa Tengah misalnya, saya mendapatkan laporan betapa masifnya penggunaan penjabat kepala daerah hingga mutasi aparatur kepolisian demi tujuan politik elektoral," tuturnya.
Dirinya menyayangkan peristiwa tersebut bisa terjadi. Apalagi, sudah ada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyebut aparatur negara yang tak netral bisa dipidana.
"Ini tidak boleh dibiarkan lagi," ungkapnya.
Lebih lanjut, Megawati menyebut Jawa Tengah bukan hanya sekadar kandang banteng, tapi juga menjadi tempat tumbuhnya gagasan nasionalisme dan patriotisme. Sehingga, dia yakin seharusnya PDIP tidak kalah di sana.
"Saya melihat energi pergerakan rakyat, simpatisan, dan kader yang militan serta seharusnya tidak akan terkalahkan jika Pilkada dilakukan secara fair, jujur, dan berkeadilan," katanya.
Hanya saja, kondisi tersebut justru berubah Soalnya, dia menuding kekuasaan ikut campur dalam pesta demokrasi yang berjalan.
"Apa yang terjadi saat ini sudah di luar batas-batas kepatutan etika, moral, dan hati nurani," ujarnya.
"Karena itulah, kepada seluruh simpatisan, anggota, dan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan serta seluruh rakyat Indonesia, saya serukan terus-menerus: 'Jangan pernah takut untuk menyuarakan kebenaran'," imbuh Megawati.
Ke depan, Megawati menyebut PDIP akan melakukan perlawanan secara terukur lewat jalur hukum. Setidaknya ada lima hal yang harus dilakukan para kadernya.
Pertama, dia minta para kader dan simpatisan untuk menjaga dan mengamankan setiap suara masyarakat dengan sebaik-baiknya.
Kedua, Megawati minta bukti intimidasi aparatur negara, terutama juga money politic dikumpulkan. Apalagi, yang ada kaitannya dengan ketidaknetralan penjabat kepala daerah hingga tekanan kepada kepala desa.
Kemudian, Megawati juga minta kader dan simpatisannya mengumpulkan bukti adanya mobilisasi bansos secara masif dan praktik serupa.
Keempat, bukti pengadangan seperti di Provinsi Banten juga harus dikumpulkan.
"Kelima, terus galang kekuatan rakyat agar berani menyuarakan kebenaran," pungkasnya.
