Djawanews- Akademisi Rocky Gerung bakal menolak jika suatu hari nanti Jokowi memberikan tanda kehormatan Bintang Mahaputera Nararya padanya.
"Pasti saya tolak," ucapnya dalam channel Youtube Rocky Gerung Official dikutip Jumat (7/7).
Rocky lalu menyinggung Fadli Zon dan Fahri Hamzah yang diberikan tanda kehormatan tersebut pada Agustus 2020 lalu karena kritis pada pemerintah.
Menurut dia, Bintang Mahaputera Nararya diberikan sebagai upaya pemerintah membungkam Fadli Zon dan Fahri Hamzah.
"Apa tidak cukup Fadli Zon dan Fahri Hamzah yang berupaya ditutup mulutnya? Sebetulnya itu juga enggak berhasil kan," kata dia.
"Jadi sebetulnya penghargaan ini kan dalam imajinasi saja. Apa pentingnya sebetulnya penghargaan itu," sambungnya.
Menurut Rocky, seharusnya tidak boleh ada penghargaan bersifat politik kepada individu yang kritis pada pemerintah. Pasalnya, kritik kepada pemerintah adalah hak masyarakat.
Rocky menganggap seharusnya Jokowi menjamin agar selalu ada oposisi yang kritis dalam demokrasi Indonesia tanpa dikriminalisasi. Menurut dia, seperti itulah penghargaan yang patut diberikan seorang presiden.
"Artinya, itu sudah lebih dari mahaputera. Kalau dilegalkan. Mestinya Pak Jokowi bilang, oke saya tidak akan beri mahaputera pada kritikus pemerintah, tapi saya resmikan buat Indonesia harus hidup dalam demokrasi yang ada oposisi," kata Rocky.
"Itu baru penghargaan pada rakyat, pada suara rakyat. Bukan pada individu," sambungnya.
Diketahui, Presiden Jokowi pernah mengusulkan kepada Menko Polhukam Mahfud MD agar Rocky Gerung diberi tanda kehormatan karena kritis terhadap pemerintah.
Mahfud mengatakan bahwa Jokowi tidak bernada mengejek saat mengusulkan itu. Menurutnya, Jokowi memang tidak keberatan untuk memberi tanda kehormatan kepada orang yang gemar mengkritik.
"Pak Jokowi sambil bergurau, 'carilah orang yang berprestasi, yang kritis, yang pinter, misalnya Rocky Gerung. Kenapa Rocky Gerung enggak diusulkan?'," ucap Mahfud menirukan Jokowi seperti disiarkan Youtube Sekretariat Negara RI.
Namun, tanda Bintang Mahaputera Nararya akhirnya diberikan kepada Fadli Zon dan Fahri Hamzah pada Agustus 2020. Mereka diberi tanda kehormatan itu karena dianggap kritis pada pemerintah saat menjadi wakil ketua DPR 2014-2019.
