Djawanews.com – Pakar ekonomi senior Rizal Ramli menyayangkan sikap Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan yang melaporkan Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti atas dugaan menyampaikan informasi bohong dan pencemaran nama baik.
Seperti diketahui Haris Azhar dan Fatia menjadi tersangka di Polda Metro Jaya karena laporan tersebut.
Rizal Ramli mengingatkan Luhut sebagai sesama tokoh yang pernah menjabat sebagai menteri di kabinet Gus Dur, agar mempedomani dengan baik nilai demokrasi di negeri ini tanpa menyeret-nyeret pada urusan hukum.
"Saya kira tidak lucu, pak Luhut itu tim Pak Gus Dur. Saya, Mahfud dan Luhut, pak Gus Dur mengajarkan demokrasi, keadilan dan Good Goverment. Luhut Pandjaitan lupa semua dengan ajaran Gus Dur," kata Rizal Ramli kepada wartawan di Kota Medan, Senin 21 Maret.
Menurut mantan Menteri Koordinator Perekonimian di era Presiden Gus Dur ini, Luhut seharusnya membuktikan hoax yang disampaikan Haris Azhar melalui perdebatan secara umum dan biarkan publik menilainya. Tidak lantas membawa permasalahan itu ke ranah hukum.
"Kalau soal hoax, bisa diperdebatkan data Haris," tutur Rizal Ramli.
Rizal Ramli kemudian menyindir klaim Luhut soal big data terkait suara publik yang minta Pemilu 2024 ditunda. Ia menganggap klaim Luhut itu adalah berita bohong alias hoax. Terlebih, pensiunan jenderal Kopassus itu tidak mau mengungkap big data itu dihadapan publik sampai saat ini.
Menurut Rizal Ramli, big data tersebut bisa membuat Luhut dilaporkan dan ditetapkan sebagai tersangka seperti Haris Azhar karena menyebarkan berita kebohongan.
"Hoax big data dan bukan hoax, big lies, bisa dihukum lebih besar lagi itu. Yang mengkhianati konstitusi. Itu lebih jelas, sudah cukup," tegas Rizal Ramli.
Diberitakan sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan melaporkan Haris Azhar dan Fatia Maulida ke kepolisian karena merasa nama baiknya telah dicemarkan dan difitnah.
Luhut melaporkan keduanya lantaran unggahan video berjudul 'Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya' yang diunggah di akun YouTube Haris Azhar.
Video tersebut membahas laporan sejumlah organisasi, termasuk Kontras tentang bisnis para pejabat atau purnawirawan TNI, di balik bisnis tambang emas atau rencana eksploitasi wilayah Intan Jaya, Papua.
Upaya mediasi kedua belah pihak dilakukan pihak kepolisian, namun Haris Azhar dan Fati Maulida tidak hadir dalam proses mediasi dengan Luhut.
