Djawanews.com – Calon Gubernur Jakarta, Ridwan Kamil berjanji bakal menaikkan penghasilan pengurus rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) jika dirinya terpilih dalam Pilkada 2024. Pasalnya, kata Ridwan Kamil, merekalah yang menjadi ujung tombak program pengembangan akar rumput.
“Dalam kaitan dengan desentralisasi anggaran RW, penghasilan pengurus RT-RW yang kerja keras luar biasa akan kita naikkan. Merekalah yang menjadi ujung tombak untuk program-program pengembangan grass root, dari mulai penataan area mereka, pelestarian kegiatan seni-budaya setempat, hingga aktivitas ekonomi,” ujar Ridwan Kamil dikutip Kamis, 26 September.
Sementara Juru Bicara Ridwan Kamil-Suswono, Juwanda menyebut langkah tersebut semata untuk memberikan perhatian langsung ke akar rumput. Termasuk salah satunya dengan menaikkan insentif pengurus RT-RW dan anggaran Rp100 juta hingga Rp200 juta.
Menurutnya, program ini dijalankan untuk pemerataan pembangunan di Jakarta. Tentunya dengan melibatkan partisipasi warga.
"Ini program pembangunan yang sebisa mungkin swa-kelola. Jadi warga merumuskan dan mengerjakan bersama-sama dan akan mendorong partisipasi publik. Prinsipnya, warga setempat yang paling tahu kebutuhan mereka," ujar Juwanda.
Program serupa disebut sudah dijalani Ridwan Kamil saat menjabat Wali Kota Bandung. Sehingga, akan diterapkan kembali di Jakarta.
"Program yang sudah sukses dilakukan Pak Ridwan Kamil di Bandung. Kalau di Bandung namanya PIPPK (Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan). Jadi ini prinsipnya beliau melakukan desentralisasi anggaran, setiap RW diberikan keleluasaan untuk menentukan langsung, diberikan anggaran apa yang perlu dibangun di wilayahnya masing-masing, yang pasti setiap wilayah kan beda-beda," sebutnya.
Progran pemberian anggaran langsung ke tingkat RW diharapkan bisa mempercepat pembangunan di tingkat akar rumput. Partisipasi publik menjadi meningkat karena warga ikut terlibat menyampaikan isu lokal.
"Proses pembangunan di bawah jadi lebih cepat, tak lagi berjenjang. Jadi untuk ini ada percepatan pembangunan kan di level bawah, enggak harus nunggu keputusan wali kota atau gubernur. Setiap RW bisa menentukan sendiri prioritas mereka," kata Juwanda.
Mengenai adanya kekhawatiran manipulasi anggaran dalam pelaksanaan program tersebut, Juwanda menegaskan Ridwan Kamil dan Suswono sudah memikirkan hal tersebut. Salah satu yang akan diterapkan untuk mencegahnya yakni digitalisasi anggaran.
"Kuncinya adalah digitalisasi dan transparansi. Kita kan sudah punya Jakarta Smart City, nah itu akan diberdayakan untuk membuat sistem bagaimana caranya, proses pengajuan, pelaksanaan, sampai laporannya harus digital, dan transparan. Kalau sudah transparan, kesempatan korupsinya kecil," kata Juwanda.
