Djawanews.com – Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani surat pemberhentian Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada Kamis malam, 28 Desember.
“Presiden telah menandatangani Keppres Nomor 129/P Tahun 2023 tentang pemberhentian Bapak Firli Bahuri sebagai Ketua merangkap Anggota KPK masa jabatan 2019-2024,” kata Ari saat dikonfirmasi wartawan, Jumat, 29 Desember.
Ari menyebutkan ada tiga pertimbangan Presiden Jokowi menyetujui pengunduran diri Firli.
Pertama, sambung Ari, Keppres ditandatangani karena adanya pengunduran diri dari Firli. Surat masuk pada Jumat, 22 Desember kemarin.
“Kedua, (Keppres ditandatangani berdasarkan, red) Putusan Dewas KPK Nomor 03/DEWAN PENGAWAS/ ETIK/12/2023 tanggal 27 Desember 2023,” ujarnya.
Berikutnya, Presiden Jokowi mengacu pada Pasal 32 UU KPK. “Pemberhentian Pimpinan KPK ditetapkan melalui Keppres,” tegas Ari.
Diberitakan sebelumnya, Firli Bahuri awalnya mengajukan surat minta diberhentikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Kementerian Sekretaris Negara (Kemensetneg). Pengajuan ini dilakukan setelah dia ditetapkan Polda Metro Jaya sebagai tersangka dugaan pemerasan atau penerimaan gratifikasi dari eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo.
Hanya saja, pihak istana memutuskan tidak melanjutkan atau menolaknya. Sebab, dalam aturan UU KPK Nomor 19 Tahun 2019 pemberhentian tak bisa dilakukan hanya karena diminta.
Pimpinan KPK, berdasarkan perundangan itu, baru bisa diberhentikan dengan berbagai syarat. Termasuk jika meninggal dunia atau mengundurkan diri.
Adapun Firli juga sudah diputus melanggar tiga kode etik pimpinan komisi antirasuah. Salah satunya, dia dinyatakan bersalah karena melakukan pertemuan dengan eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan dijatuhkan sanksi berat yakni diminta mengundurkan diri dari posisinya.
