Djawanews.com – Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo mengungkapkan progres renovasi dan pembangunan Sekolah Rakyat Tahap I secara nasional telah mencapai 83 persen. Dia menargetkan proyek ini bisa rampung pada Juli 2025.
"Kami terus memastikan progres renovasi berjalan sesuai jadwal. Secara nasional, renovasi Sekolah Rakyat Tahap I telah mencapai 83 persen. Khusus Sekolah Rakyat di Sentra Handayani, Jakarta Timur, progres fisiknya sudah mencapai 92 persen. Lokasi lainnya rata-rata mencapai 88 hingga 90 persen," ujar Dody dilansir ANTARA, Senin, 30 Juni.
Proyek strategis ini merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 yang bertujuan menyediakan pendidikan bermutu bagi anak-anak Indonesia, terutama dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Kementerian PU melalui Direktorat Jenderal Prasarana Strategis telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp1 triliun untuk renovasi 200 titik Sekolah Rakyat Tahap I yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain itu, Kementerian PU juga tengah mempersiapkan pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II.
"Untuk Sekolah Rakyat Tahap II, kami sedang memverifikasi kelayakan lokasi satu per satu, yang nantinya akan menyerap ribuan tenaga kerja," kata Dody.
Dirinya juga mengungkapkan bahwa tantangan terbesar dalam proyek ini adalah pengadaan meubelair yang bersifat customize, sehingga membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan proses fisik.
"Untuk mempercepat Tahap II, pengadaan meubelair bahkan kami mulai lebih awal sebelum pembangunan fisik dilaksanakan," ujarnya.
Pemerintah melalui Kementerian Sosial tengah mempersiapkan peluncuran program Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif pendidikan berasrama yang digagas langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Program ini ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dengan tujuan utama memutus rantai kemiskinan dan membuka masa depan yang lebih cerah bagi rakyat kecil.
Peluncuran Sekolah Rakyat direncanakan dimulai pada tahun ajaran 2025/2026. Presiden Prabowo menargetkan 53 dari total 200 Sekolah Rakyat akan beroperasi secara bertahap mulai Juli 2025. Program ini diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
