Djawanews.com – Calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyebut banyaknya kritikan yang disuarakan sivitas akademika dari berbagai kampus kepada pemerintah yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai sinyah bahaya.
“Kita bersyukur Kampus-kampus kemarin mengingatkan kita semua, mengingatkan Pak Jokowi, mengingatkan pemerintah, mengingatkan bangsa Indonesia. Ini lampu merah, warning!" kata Cak Imin di Sragen, Jawa Tengah.
Atas dasar itu, Cak Imin menegaskan kritikan dari para guru besar di berbagai kampus ini harus menjadi peringatan serius bahwa rakyat Indonesia harus waspada.
“Bahwa terjadi penyelewengan dan salah arah dalam pemerintahan dan kenegaraan ini. Kalau ini peringatan dari kekuatan moral, seluruh rakyat Indonesia, seluruh elite-elite atau pun masyarakat mestinya menjadikan ini sebagai peringatan dan kekuatan moral untuk kita waspada,” ungkap Cak Imin.
Ketua Umum PKB tersebut menilai kritik dari pihak kampus harus menjadi masukan untuk perbaikan. Sementara, jika pemerintah tidak terima terhadap kritikan tersebut, Cak Imin menilai sudah seharusnya terjadi perubahan.
“Kalau elite tidak terima diberi kritikan, yang penting kita para pejuang perubahan harus istikamah berjuang mewujudkan perubahan yang dititipkan kepada kita semua,” imbuhnya.
Sebelumnya, Universitas Gajah Mada (UGM) mengkritik Pemerintahan Jokowi melalui petisi bernama Petisi Bulaksumur pada Rabu 31 Januari.
Kritik ini muncul setelah melihat dinamika perpolitikan nasional dan kekhawatiran terhadap tindakan yang dianggap menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial.
Guru Besar Fakultas Psikologi UGM, Prof Koentjoro membacakan petisi tersebut di Balairung UGM, dihadiri oleh sejumlah guru besar, dosen, dan mahasiswa. Mereka menyatakan keprihatinan terhadap pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan aparat hukum dalam proses demokrasi, dan pernyataan kontradiktif Presiden Jokowi tentang netralitas pejabat publik dalam kampanye politik.
Tak hanya UGM, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta juga menyuarakan kritik melalui pernyataan sikap 'Indonesia Darurat Kenegarawanan' pada Kamis 1 Februari.
Rektor UII Prof Fathul Wahid, bersama pimpinan universitas, guru besar, dosen, yayasan, mahasiswa, dan alumni, menyatakan keprihatinan terhadap penyalahgunaan wewenang pemerintah jelang Pemilu 2024.
Selain itu, Dosen, guru besar, alumni hingga mahasiswa Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, prihatin terhadap situasi politik di bawah pemerintahan Presiden Jokowi yang dinilai memprihatinkan.
Unair menyoroti kondisi demokrasi jelang Pemilu 2024 yang dinilai memprihatinkan. Dalam pernyataannya, Unair mengingatkan Jokowi bahwa masyarakat berharap kepala negara bisa menjalankan etika republik dan merawat demokrasi.
