Djawanews.com – Presiden Rusia Vladimir Putin telah menandatangani undang-undang baru yang melarang propaganda hubungan seksual sesama jenis (LGBT). Dengan demikian segala jenis propaganda terkait LGBT, perubahan jenis kelamin dan pedofilia dilarang sama sekali di jejaring sosial, di media massa, film dan iklan, dilansir dari TASS 6 Desember.
Selain itu, pengawas media massa akan diberi wewenang untuk menempatkan situs web dengan propaganda hubungan seksual nontradisional, pedofilia, dan perubahan jenis kelamin ke dalam daftar sumber daya terlarang yang akan diblokir.
Ini juga akan berwenang untuk menentukan prosedur pemantauan internet untuk menemukan situs tersebut.
Undang-undang juga melarang penjualan barang, termasuk barang impor, yang mengandung informasi yang distribusinya membawa tanggung jawab administratif atau pidana.
Bersamaan dengan itu, undang-undang lain yang ditandatangani oleh Presiden Putin mengamandemen Kode Pelanggaran Administratif, untuk memperkenalkan tanggung jawab administratif atas propaganda hubungan seksual nontradisional di antara orang-orang dari segala usia, tidak hanya anak-anak.
"Propaganda semacam itu sebelumnya hanya dilarang di kalangan anak di bawah umur. Sedangkan sekarang larangan tersebut berlaku untuk semua usia," ujar anggota Komite Undang-Undang Konstitusional Dewan Federasi Rusia Alexander Bashkin.
Di bawah undang-undang baru, individu dapat didenda hingga 400.000 rubel (6.370 dolar AS) untuk "propaganda LGBT" dan hingga 200.000 rubel (3.185 dolar AS) untuk "demonstrasi LGBT dan informasi yang mendorong perubahan gender di kalangan remaja" seperti mengutip CNN.
Denda ini meningkat hingga masing-masing hingga 5 juta rubel (80.000 dolar AS) dan 4 juta rubel (64.000 dolar AS) untuk badan hukum.
Undang-undang itu disetujui oleh majelis tinggi dan rendah Rusia dalam beberapa pekan terakhir.
Untuk diketahui, undang-undang baru tersebut secara signifikan memperluas cakupan undang-undang tahun 2013 yang melarang penyebaran informasi terkait LGBTQ kepada anak di bawah umur. Iterasi baru juga memperluas larangan mempromosikan informasi semacam itu kepada orang dewasa.
Sementara, Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa memutuskan pada tahun 2017, undang-undang tahun 2013 bersifat diskriminatif, mempromosikan homofobia dan melanggar Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia.
