Djawanews.com – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani memastikan politikus seniornya, Pramono Anung tidak mundur dari jabatan Sekretaris Kabinet. Ia menegaskan bahwa mengangkat atau memberhentikan seorang menteri merupakan hak prerogatif presiden.
Hal ini disampaikan Puan menanggapi kehadiran Pramono dalam rapat Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud di Gedung High End, Jakarta, Rabu, 25 Oktober. Politikus senior ini muncul di tengah isu memanasnya hubungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan PDIP yang berujung penarikan menteri.
“Bukannya mundur. Menteri itu adalah orang yang membantu presiden. Jadi yang mempunyai hak prerogatif untuk mengangkat atau memberhentikan para menteri itu adalah presiden,” kata Puan kepada wartawan yang dikutip Kamis, 26 Oktober.
Puan menilai tak tepat jika Pramono maupun menteri lain diisukan mundur. “Enggak ada urusannya, Mas Pram kan enggak punya salah. Menteri-menteri yang lain juga enggak ada salahnya, tuh,” tegasnya.
“Kecuali presiden kemudian sudah tidak mempercayai Mas Pramono lagi, ya, baru presiden akan menyampaikan hal tersebut ke Mas Pram,” sambung Ketua DPR RI itu.
Menurut Puan isu yang muncul soal mundurnya sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju juga tidak berdasar. “Jadi ya kenapa tiba-tiba harus seperti itu,” ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, PDIP diisukan akan menarik para menterinya di kabinet pemerintahan Presiden Jokowi. Penyebabnya, partai besutan Megawati Soekarnoputri ini kecewa Gibran Rakabuming Raka yang merupakan anak eks Gubernur DKI Jakarta tersebut maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto.
Padahal, Gibran merupakan kader PDIP dan kini menjadi Wali Kota Solo. Adapun partai berlambang banteng itu di Pilpres 2024 mendukung Ganjar Pranowo-Mahfud MD bersama Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hanura, dan Partai Perindo.
