Djawanews.com – Ketua DPR RI Puan Maharani bisa memanfaatkan hak interpelasi yang dimiliki oleh anggota legislatif. Khususnya untuk menegur orang-orang di lingkaran Istana yang mempengaruhi Presiden Joko Widodo agar menunda Pemilu 2024.
Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto mengatakan pernyataan Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani yang mengungkapkan adanya orang dekat yang mempengaruhi Jokowi untuk tunda Pemilu 2024 mesti ditafsirkan sebagai pernyataan seorang DPR.
Puan Maharani Bisa Pakai Hak Interpelasi Untuk Usut Penundaan Pemilu 2024
Dengan begitu, Ketua DPR dapat menginisiasi para anggota lainnya untuk menggunakan hak interpelasi yang memang sudah diatur dalam UU.
“Hak interpelasi diperlukan untuk menanyakan langsung terkait gaduhnya wacana penundaan Pemilu atau perpanjangan masa jabatan Presiden, sebab pemicu gaduh itu justru dari beberapa menteri dalam kabinet Jokowi,” ujar Satyo pada Kamis, 24 Maret.
Apalagi, dengan adanya wacana penundaan Pemilu atau perpanjangan masa jabatan Presiden tersebut, Jokowi belum pernah melakukan teguran langsung karena menganggap sebagai dinamika demokrasi.
Selain pernyataan Puan Maharani, ada seorang menko yang mengklaim punya data ratusan juta masyarakat yang berharap Pemilu ditunda. “Jelas pernyataan ini bukan sekadar omongan orang-orang di pengkolan yang akan lenyap begitu saja ketika angin datang. Pernyataan tersebut berimplikasi serius karena disampaikan oleh seorang pejabat tinggi negara,” pungkas Satyo.
Dapatkan arta harian terbaru lainya, ikuti portal berita Djawanews dan akun Instagram Djawanews.
