Djawanews.com – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melakukan pertemuan dengan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin, 24 Maret. Pramono mengungkapkan, salah satu pembahasan dalam pertemuan tersebut berkaitan dengan pengawasan dan pendampingan untuk mencegah praktik rasuah di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
"Saya ingin segala sesuatunya dilakukan pendampingan, pengawasan secara menyeluruh mulai dari perencanaan, penganggaran kemudian pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik kemuidan hal yang berkaitan dengan barang milik daerah," kata Pramono kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan.
Selain itu, monitoring center for prevention (MCP) juga jadi pembahasan Pramono dengan pimpinan komisi antirasuah.
Adapun dalam pertemuan tertutup itu, politikus PDI Perjuangan (PDIP) tersebut ditemui Ketua KPK Setyo Budiyanto bersama wakilnya, Agus Joko Pramono dan Johanis Tanak.
"Saya ingin betul bahwa pemerintahan Jakarta yang saya pimpin dalam persoalan korupsi ini ada perbaikan yang signifikan," tegasnya.
"Untuk itu kami akan membuka diri bahkan beberapa yang pengawasannya dulu mungkin kurang terbuka nanti akan kami buat terbuka, terutama yang berkaitan dengan badan usaha milik daerah," sambungnya.
Sementara itu, Sekjen KPK Cahya H. Harefa mengatakan ada sejumlah hal yang disampaikan pimpinan komisi antirasuah. "Termasuk di dalamnya pengadaan barang dan jasa," ujarnya.
"Kemudian juga hal-hal yang mungkin pernah terjadi di provinsi lain, tadi juga disampaikan agar jangan sampai terjadi di Jakarta," pungkas Cahya.
