Djawanews.com – Pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berencana menurunkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Penurunan tarif PPN ini akan dilakukan pada tahun 2025.
Hal itu disampaikan Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Bidang Perpajakan dan Penerimaan Negara Edy Slamet Irianto dalam diskusi "Arah Kebijakan Perpajakan Prabowo-Gibran terhadap Pengusaha Muda" di Markas Fanta HQ, Jakarta.
"Kemungkinan di 2025 kita akan menurunkan tarif untuk PPN yang sekarang 11 persen, meskipun menurut undang-undang itu akan naik 12 persen. Ini untuk memperluas kemampuan untuk membeli dari masyarakat," kata Edy, dilansir ANTARA.
Dia menyebut, kebijakan menurunkan PPN akan meningkatkan penerimaan pajak karena akan ada peningkatan kuantitas jumlah pembelian di masyarakat.
"Jadi penjualan, pembelian, semakin banyak kuantitasnya sehingga kita akan mendapatkan pajak dari situ, dari kuantitas yang banyak itu ya volumenya," ujarnya.
Seiring dengan itu, Prabowo-Gibran juga berencana memberikan kemudahan dan juga menurunkan tarif pajak yang dianggap memberatkan kepada daya beli masyarakat dengan menyesuaikan kewajiban bayar pajak tergantung dari besar kecilnya penghasilan wajib pajak.
"Kita juga akan menegakkan terus mengenai keadilan perpajakan. Jadi yang besar ya harus besar juga bayar pajaknya sesuai dengan ketentuan undang-undang, yang kecil ya harus kecil bayar pajaknya," kata Edy.
Edy mengatakan kebijakan lain yang direncanakan Prabowo-Gibran adalah pembebasan pajak penghasilan (PPh) dalam kurun waktu tertentu bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang baru merintis untuk memberikan kesempatan mengembangkan usahanya.
"Jadi kami akan terus mengupayakan supaya perekonomian ini tumbuh melalui kebijakan-kebijakan perpajakan yang dianggap perlu dan dapat mendorong terhadap kegiatan dan pertumbuhan ekonomi," katanya.
