Djawanews.com – Aksi balap lari liar menjadi viral di media sosial. Meskipun dinilai lebih aman dibandingkan balapan motor, namun ternyata para pelakunya dapat terkena sanksi pidana.
Balap lari liar pada mulanya dipopulerkan oleh para pemuda di Pematangsiantar, Sumatera Utara. Menariknya, hal tersebut kemudian menginspirasi beberapa lokasi di DKI Jakarta, seperti di Ciledug, Bekasi, Cipondoh, Cipete dan sebagainya.
Terkait dengan balap lari liar, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo angkat suara. Dirinya menyatakan jika akan ada sanksi pidana kepada para pihak yang turut serta dalam aksi balap lari liar tersebut.
Sambodo menilai, sama halnya dengan balapan kendaraan bermotor liar, balap lari liar juga dilarang. Hal tersebut lantaran adanya aksi penutupan jalan.
"Enggak boleh, setiap orang tidak boleh tanpa seizin dari pihak yang berwenang, enggak boleh ini," jelas Sambodo, (13/9).
Selain itu, Sambodo juga menyatakan jika ada undang-undang yang mengaturnya. "Ada sebetulnya sanksinya itu," tegasnya. Sanksi tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
Perlu diketahui, UU tersebut pada pasal 12 ayat 1 mengatur sanksi bagi siapa saja yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan. Jika melanggar, nama dapat dikenakan sanksi pidana yakni penjara selama 18 bulan atau denda paling banyak Rp1,5 miliar, (merujuk pada Pasal 63).
Sambodo mengaku jika sampai saat ini, belum membubarkan balap lari liar lantaran para pelaku langsung melarikan diri.
"Kalau bentuk balap sepeda motor, balap mobil kita sering bubarkan, tapi kalau untuk balap lari karena mereka waktunya hanya sebentar-sebentar, kadang kita datangi mereka sudah bubar gitu," imbuhnya.
Selain sanksi aksi balap lari liar, simak berita menarik dari berbagai daerah lainnya di Nusantara hanya di Warta Harian Nasional Djawanews.
