Djawanews.com – Pengamat politik Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Airlangga Pribadi menilai pencalonan Gibran Rakabuming Raka membebani Elektabilitas Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Hal ini diungkapkannya usai menyoroti survei terbaru Charta Politika yang menempatkan pasangan itu di posisi kedua setelah Ganjar-Mahfud.
Survei Charta Politika dilakukan setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meloloskan Gibran maju sebagai cawapres Prabowo. Seperti diketahui, Gibran merupakan putra Presiden Joko Widodo dan keponakan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman.
Menurut Airlangga Pribadi, penurunan elektabilitas Prabowo-Gibran merupakan konsekuensi dari semakin tingginya kesadaran publik. Bahwa, telah terjadi intervensi kekuasaan dalam meloloskan nama Wali Kota Solo itu lewat putusan MK yang dipimpin oleh pamannya sendiri.
Apalagi, di media sosial juga marak sebutan “Mahkamah Keluarga” sebagai sindiran atas putusan kontroversial MK yang harus mengubah Undang-Undang untuk meloloskan Gibran.
“Survei yang dilakukan oleh Charta Politika memperlihatkan tampilnya Gibran mendampingi Prabowo justru membebani Prabowo, alih-alih ikut memperkuat suara, malah merosot," ujar Airlangga kepada wartawan, Selasa, 7 November.
"Ini tidak dapat dilepaskan dari persepsi tentang naiknya Gibran sebagai cawapres, tidak bisa dipisahkan dari intervensi kekuasaan dan penggunaan institusi hukum MK sebagai instrumen kekuasaan,” lanjutnya.
Airlangga mengatakan, persepsi adanya intervensi kekuasaan di tubuh MK membuat dukungan publik bergeser. Terutama bagi para pendukung Presiden Jokowi, dan tidak serta merta memperkuat kandidasi Gibran.
“Justru yang terjadi adalah penguatan tentang tampilnya Gibran sebagai simbol representasi politik dinasti Jokowi yang berusaha melanggengkan kekuasaan,” kata Airlangga.
Seperti diketahui, Charta Politika merilis hasil survei terbaru pada Senin, 6 November. Dalam simulasi tiga pasang capres dan cawapres, Ganjar Pranowo-Mahfud MD mendapat elektabilitas tertinggi yakni 36,8 persen, disusul Prabowo Subianto-Gibran 34,7 persen, dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar 24,3 persen.
Survei juga menyebut sebanyak 39,7 persen responden menyatakan percaya bahwa Presiden Joko Widodo cawe-cawe dalam keputusan MK terkait batasan usia cawapres.
Dari jumlah itu, 49,9 persen responden setuju bahwa hal tersebut merupakan penyalahgunaan wewenang untuk memudahkan orang dalam keluarga Presiden Jokowi menjadi calon wakil presiden. Elektabilitas Tergerus di Survei Charta Politika, Pencalonan Gibran Dinilai Membebani Prabowo
Elektabilitas pasangan capres dan cawapres Koalisi Indonesia Maju (KIM), Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming tergerus di hasil survei terbaru Charta Politika. Pasangan ini menempati posisi kedua setelah pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Pengamat politik Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Airlangga Pribadi menilai pencalonan Gibran yang merupakan putra Presiden Joko Widodo dan keponakan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman, malah membebani elektabilitas Prabowo.
Menurutnya, penurunan elektabilitas Prabowo-Gibran merupakan konsekuensi dari semakin tingginya kesadaran publik. Bahwa, telah terjadi intervensi kekuasaan dalam meloloskan nama Wali Kota Solo itu lewat putusan MK yang dipimpin oleh pamannya sendiri.
Apalagi, di media sosial juga marak sebutan “Mahkamah Keluarga” sebagai sindiran atas putusan kontroversial MK yang harus mengubah Undang-Undang untuk meloloskan Gibran.
“Survei yang dilakukan oleh Charta Politika memperlihatkan tampilnya Gibran mendampingi Prabowo justru membebani Prabowo, alih-alih ikut memperkuat suara, malah merosot," ujar Airlangga kepada wartawan, Selasa, 7 November.
"Ini tidak dapat dilepaskan dari persepsi tentang naiknya Gibran sebagai cawapres, tidak bisa dipisahkan dari intervensi kekuasaan dan penggunaan institusi hukum MK sebagai instrumen kekuasaan,” lanjutnya.
Airlangga mengatakan, persepsi adanya intervensi kekuasaan di tubuh MK membuat dukungan publik bergeser. Terutama bagi para pendukung Presiden Jokowi, dan tidak serta merta memperkuat kandidasi Gibran.
“Justru yang terjadi adalah penguatan tentang tampilnya Gibran sebagai simbol representasi politik dinasti Jokowi yang berusaha melanggengkan kekuasaan,” kata Airlangga.
Seperti diketahui, Charta Politika merilis hasil survei terbaru pada Senin, 6 November. Dalam simulasi tiga pasang capres dan cawapres, Ganjar Pranowo-Mahfud MD mendapat elektabilitas tertinggi yakni 36,8 persen, disusul Prabowo Subianto-Gibran 34,7 persen, dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar 24,3 persen.
Survei juga menyebut sebanyak 39,7 persen responden menyatakan percaya bahwa Presiden Joko Widodo cawe-cawe dalam keputusan MK terkait batasan usia cawapres.
Dari jumlah itu, 49,9 persen responden setuju bahwa hal tersebut merupakan penyalahgunaan wewenang untuk memudahkan orang dalam keluarga Presiden Jokowi menjadi calon wakil presiden.
