Djawanews.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar, Bali, memberikan subsidi uang pembangunan sebesar Rp1,5 juta bagi setiap siswa yang tidak diterima di SMP negeri pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun pelajaran 2024/2025. Subsidi ini diberikan kepada siswa dengan kartu keluarga (KK) Denpasar.
Pemberian subsidi ini untuk meringankan beban orang tua siswa yang anaknya tidak dapat diterima di SMP negeri.
"Akan diberikan subsidi uang pembangunan sebesar Rp1,5 juta per siswa. Pak Kadisdikpora akan mengonfirmasi kepada sekolah-sekolah swasta yang ada di Denpasar untuk melaksanakan atau mengamankan program Bapak Wali Kota," kata Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa, Rabu, 3 Juli.
Menurut dia, awalnya dalam rapat Badan Anggaran menetapkan subsidi uang pembangunan sebesar Rp1 juta per siswa.
"Tetapi dalam rapat anggaran di hari berikutnya, yang Pak Wali Kota langsung memimpin, beliau memberikan arahan menaikkan dari Rp1 juta menjadi Rp1,5 juta per siswa," ucapnya.
Arya Wibawa menyampaikan anggaran yang disiapkan Pemkot Denpasar untuk subsidi uang pembangunan tersebut sekitar Rp4 miliar lebih. Pihaknya sudah menghitung ada lebih dari 3.000 siswa ber-KK Denpasar yang tidak dapat diterima di SMP negeri.
"Kami dari Pemerintah Kota Denpasar tetap hadir pada siswa-siswi yang ber-KK Denpasar, yang mendaftar di negeri, tetapi yang tidak terima," katanya.
Namun, ujar Arya Wibawa, ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi karena ada siswa yang dari awal memang tidak mendaftar ke SMP negeri dan langsung ke mendaftar ke sekolah swasta. Subsidi tentu tidak berlaku untuk siswa yang memang langsung mendaftar ke SMP swasta.
Pemerintah Kota Denpasar ingin memastikan pelaksanaan PPDB di Kota Denpasar, khususnya bagi siswa SD dan SMP berjalan sesuai dengan juklak dan juknis yang sudah disepakati.
"Kami ingin selalu mengawal setiap tahapan proses PPDB berjalan dengan transparan, sesuai dengan juknis, akuntabel dan berintegritas," imbuhnya dilansir ANTARA.
Karena itu, pada Selasa (2/7) Arya Wibawa telah turun langsung mengecek proses PPDB dan hal-hal yang kemungkinan bisa menjadi pertanyaan yang sering muncul di masyarakat.
"Astungkara (atas izin Tuhan) sudah berjalan baik dan hari ini adalah hari terakhir PPDB untuk jalur Bina Lingkungan. Kami tetap awasi dan pantau mudah-mudahan bisa berjalan sesuai juklak dan juknis," katanya.
