Djawanews.com – Pemkab Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat terus mendorong pengembalian pembayaran atas lima temuan atas kerugian negara sesuai dengan rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI).
Ada 9 perkara yang harus melakukan pengembalian kerugian daerah. Hal ini berdasarkan rekomendasi BPK perwakilan NTB dan rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat.
Sekda Lombok Tengah, Lalu Firman Wijaya di Praya pada Jumat (28/1) mengatakan, "Ada 4 perkara yang telah diselesaikan pembayaran atas kerugian daerah dan dinyatakan tuntas oleh Majelis. Jadi masih lima kasus yang belum diselesaikan,"
Jika melalui majelis ini kasus tidak dapat diselesaikan, maka akan dilimpahkan kepada aparat penegak hukum.
“Kami sangat berharap pihak-pihak penanggung jawab kerugian agar kooperatif dalam menyelesaikan setiap temuan. Karena kalau tidak kooperatif dan tidak segera menyelesaikan temuan, maka majelis memiliki wewenang untuk menyerahkan persoalan tersebut kepada penegak hukum," pungkasnya.
Lalu Firman juga menjelaskan, bagi para penanggung jawab yang belum menyelesaikan pengembalian atas kerugian daerah, diberikan batas waktu sampai dengan minggu kedua bulan Maret tahun 2022.
Dapatkan warta harian terbaru lainya, ikuti portal berita Djawanews dan akun Instagram Djawanews.
“Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak dapat melakukan pengembalian atas kerugian yang ditimbulkan, maka perkara tersebut akan dilimpahkan ke penegak hukum," ujarnya.
Sebelumnya, H Lalu Idham Khalid selaku Kepala Inspektorat Lombok Tengah, mengatakan, Bupati/wali kota selaku PPKD diberikan kewenangan untuk menyelesaikan kerugian daerah dengan melakukan sidang Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah (MPPKD) melakukan penyelesaian kerugian daerah.
Jika melalui majelis ini kasus tidak dapat diselesaikan, maka akan dilimpahkan kepada aparat penegak hukum.
“Kami sangat berharap pihak-pihak penanggung jawab kerugian agar kooperatif dalam menyelesaikan setiap temuan. Karena kalau tidak kooperatif dan tidak segera menyelesaikan temuan, maka majelis memiliki wewenang untuk menyerahkan persoalan tersebut kepada penegak hukum," pungkasnya.
Lalu Firman juga menjelaskan, bagi para penanggung jawab yang belum menyelesaikan pengembalian atas kerugian daerah, diberikan batas waktu sampai dengan minggu kedua bulan Maret tahun 2022.
Dapatkan warta harian terbaru lainya, ikuti portal berita Djawanews dan akun Instagram Djawanews.
