Djawanews.com – PDI Perjuangan (PDIP) tak lagi mempersoalkan kursi calon presiden harus dari kadernya jika nantinya bergabung dengan koalisi besar. PDIP mengajak para pimpinan partai untuk menyatukan suara terlebih dahulu terkait kelanjutan program Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Enggak ada syarat-syaratan," kata Ketua DPP PDIP Said Abdullah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 11 April.
Dia mengatakan, PDIP akan mengajak para pimpinan partai politik yang berminat membentuk koalisi besar untuk duduk bersama, membahas langkah ke depan.
Said mengatakan tak mau PDIP dicap sombong jika sudah mengajukan syarat di awal, sementara belum pernah duduk bersama dengan partai politik yang lain.
"Duduk dululah, bangsa ini mau ke mana ke depan. Karena seakan-akan PDIP sombong karena belum apa-apa bicara syarat," katanya.
Dia mengatakan, leih baik partai-partai politik yang hendak membangun koalisi besar bersama-sama membahas soal apa saja program kerja Presiden Jokowi yang akan dilanjutkan di pemerintahan selanjutnya.
Apalagi koalisi besar ini wacananya berisi partai-partai politik pendukung pemerintahan saat ini.
"Duduk saja dulu, lima tahun ke depan mau seperti apa, yang sudah baik dilakukan olah bapak Presiden Jokowi kita lanjutkan. Tapi kita harus tahu juga tantangan ke depan pasti berbeda, kan begitu," kata Said.
Dia menegaskan, PDIP tak masalah jika nanti partainya tak mendapat jatah kursi calon presiden maupun wakil presiden. "Nggak ada meskipun, walaupun, titik koma pun. Itu nanti diputuskannya," tegasnya.
Sebelumnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) membuka peluang bersedia bergabung dalam koalisi besar di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Namun mensyaratkan posisi calon presiden harus dari kader partai berlambang banteng.
Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan, sebagai partai politik pemenang di Pemilu 2019 sudah sepantasnya memperoleh kursi capres. "(Capres di koalisi besar) kader internal (PDIP), yes. Pasti. (Partai) pemenang, posisinya capres, yes," kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 5 April.
Menurutnya, wajar apabila PDIP ngotot menginginkan kursi capres untuk kader internalnya. Tentunya hal itu akan dibicarakan dengan partai-partai politik lainnya.
"Bukan soal tertinggi dan tidak tertinggi. Dudukan dulu pada potitioning bahwa PDIP adalah partai pemenang Pemilu 2019. Basos pencalonan 2024 kan hasil Pemilu 2019," katanya.
"Pada titik itu, PDIP kalau ngambil posisi capres ya wajar-wajar saja, make sense lah. Bukan mau-maunya PDIP, enggak seperti itu, logic, sangat rasional," kata Said.
