Djawanews - PDI Perjuangan marah betul dengan sikap arogan Bupati Alor, Amon Jobo yang menghina Menteri Sosial Tri Rismaharini di depan staf kementerian. PDI Perjuangan mencabut rekomendasi dan dukungan yang pernah diberikan kepada pasangan Bupati dan Wakil Bupati Alor, Nusa Tenggara Timur, Amon Djobo dan Imran Duru.
"Hari ini DPP PDI Perjuangan mencabut rekomendasi dan dukungan pada Amon Jobo sebagai Bupati Alor," kata Anggota DPR dari Dapil NTT 1 Flores Lembata dan Alor, Andreas Hugo Pareira dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi djawanews, Rau (2/6/2021).
PDIP memang tak perlu menunggu lama. Usai video viral itu, pencabutan dukungan langsung dilakukan melalui Surat DPP No 2922 /IN/DPP/VI/2021 yang diteken Ketua DPP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun dan Sekjen Hasto Kristiyanto. Surat Pencabutan dukungan dilakukan karena DPP PDI Perjuangan pada November 2017 mengeluarkan rekomendasi dukungan kepada Amon Jobo untuk berkontestasi pada Pilkada Alor 2018.
Melalui Surat Pencabutan Dukungan ini, DPP juga memberi instruksi yang wajib dipatuhi. Seluruh DPC PDI Perjuangan Alor berkoordinasi dengan seluruh jajaran Fraksi PDI Perjuangan di DPRD untuk mengambil sikap terhadap bupati dalam proses penyelenggaraan pemerintah di kab Alor.
"Perilaku bupati Alor yang mencaci maki menteri sosial dan ketua DPRD Alor sangat tidak pantas dilakukan, apalagi dengan kata-kata makian yang sangat "jorok" disertai ancaman," kata Andreas.
"Itu merupakan bentuk kekerasan verbal yang tidak pantas dilakukan apalagi oleh seorang pejabat setingkat Bupati," sindirnya lagi.
Kata Andreas, Amon Jobo sepertinya belum jera. Dia juga pernah melakukan hal serupa terhadap seorang perwira menengah Kodam Udayana berpangkat kolonel.
"Perilaku Amon Jobo yang seharusnya menjadi panutan masyarakat mempertontonkan kebrutalan temperamen dan emosi yang tidak terkendali ini perlu menjadi perhatian semua pihak, agar sang bupati pengumbar caci maki brutal ini memperoleh sanksi hukum maupun politik agar tidak mengulangi perilaku brutalnya," tandasnya.
