Djawanews.com – Peristiwa kerumunan yang dilakukan oleh Habib Rizieq dan para pengikutnya berbuntut panjang. Bahkan membuat sejumlah pejabat saling menuding, salah satunya yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.
Mahfud MD dan Ridwan Kamil beradu mulut dan saling melemparkan tudingan. Perseteruan dimulai setelah Kang Emil, begitu panggilan akrab Ridwan Kamil, diperiksa kepolisian terkait kasus kerumunan di Megamendung, Bogor. Ia menuding bahwa kasus kerumunan FPI dipucu oleh opini Mahfud.
"Menurut saya, semua kekisruhan yang berlarut-larut ini dimulai sejak adanya statement dari Pak Mahfud, di mana penjemputan HRS ini diizinkan," ujar Ridwan Kamil di Mapolda Jabar, Bandung, Rabu (16/12).
Menurutnya, pernyataan Mahfud menyebabkan masyarakat menganggap ada diskresi di tengah PSBB Proporsional yang diterapkan di DKI Jakarta. Selang beberapa jam kemudian pendapat Emil ditanggapi oleh Mahfud MD lewat akun Twitter pribadinya, @mohmahfudmd.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu awalnya membenarkan separuh dari pendapat Kang Emil. Diakuinya bahwa ia memberikan diskresi atas penjemputan pentolan FPI itu di Bandara Soekarno-Hatta dan membolehkan mereka mengantarkan Rizieq ke kediamannya.
"Siap, Kang RK. Saya bertanggung jawab. Saya yang umumkan HRS diizinkan pulang ke Indonesia karena dia punya hak hukum untuk pulang," cuit Mahfud.
Meski demikian, Mahfud menegaskan bahwa diskresi cuma diberikan ketika kepulangan Rizieq, sehingga tak berlaku bagi kerumunan yang disebabkan oleh Rizieq pada rangkaian acara berikutnya.
Tak berhenti sampai situ, lewat akun Twitter @ridwankamil, Kang Emil kemudian mempertanyakan alasan polisi yang hanya memeriksa kepala daerah. Ia menilai pemerintah pusat dan daerah harus memikul tanggung jawab.
Siap pak Mahfud. Pusat daerah hrs sama2 memikul tanggung jawab. Mengapa kerumunan di Bandara yg sgt masif & merugikan kesehatan/ekonomi, tidak ada pemeriksaan sprt halnya kami berkali-kali. Mengapa kepala daerah terus yg hrs dimintai bertanggung jawab. Mhn maaf jika tdk berkenan. https://t.co/jne5l8Bthg
— ridwan kamil (@ridwankamil) December 16, 2020
"Siap, Pak Mahfud. Pusat daerah harus sama-sama memikul tanggung jawab. Mengapa kerumunan di Bandara yang sangat masif & merugikan kesehatan/ekonomi, tidak ada pemeriksaan seperti halnya kami berkali-kali," kata Mantan Wali Kota Bandung itu.
"Mengapa kepala daerah terus yang harus dimintai bertanggung jawab. Mohon maaf jika tidak berkenan," lanjut Emil.
Selain berita terkait Habib Rizieq, dapatkan berita nasional lainnya dengan mengakses situs resmi Warta Harian Nasional Djawanews. Anda juga bisa mengikuti kami melalui akun media sosial Instagram @djawanewscom dan melalui aplikasi Babe. Hubungi kami untuk membagikan foto, video, artikel, dan berita lainnya.
