Beberapa menteri Jokowi di periode I sudah menyatakan tidak lagi berminat untuk kembali mengisi pos kementerian di kabinet Jokowi-Ma’ruf. Siapa saja mereka?
Beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberikan sinyal bakal ada menteri kabinet kerja Jilid I yang akan kembali membantunya di kabinet kerja Jokowi periode 2019-2024.
Akan tetapi, sejumlah menteri sudah mengatakan tidak akan kembali menduduki posisi menteri dalam pemerintahan lima tahun mendatang. Ada sejumlah alasan yang disampaikan kenapa mereka menolak menjabat kembali sebagai menteri dalam kabinet kerja jilid II.
Daftar Menteri yang menolak menjabat kembali di kabinet kerja Jokowi jilid II
- Tjahjo Kumolo
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang juga merupakan politikus PDIP Tjahjo Kumolo sudah memprediksi dirinya tak akan dipilih kembali menjadi Menteri Dalam Negeri.
Tjahjo menyebut, dalam sejarah pemerintahan indonesia tidak pernah ada Mendagri yang menjabat hingga dua kali.
“Dalam sejarah, tidak ada Mendagri 2 kali itu, tidak ada,” ungkap Tjahjo.
Tjahjo menyatakan tidak tahu apakan ia akan diajak kembali oleh Presiden Jokowi untuk menjadi pembantunya di dalam kabinet kerja Jokowi-Ma’ruf.
“Tidak tahu, itu haknya presiden. Dalam sejarah, hanya sekali,” terang Tjahjo.
- Lukman Hakim Saifuddin
Saat ini Lukman Hakim Saifuddin diberi amanah untuk mengisi pos Kementerian Keagamaan di pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Lukman menyampaikan tak memiliki niat untuk kembali menjabat sebagai menteri dalam kabinet kerja Jokowi-Ma’ruf.
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (Kemenag.go.id)
“Tidak (jadi Menteri) saya sudah merasa lebih dari cukup,” ujar politikus PPP ini di Serang Banten, Jumat (19/7).
Lukman lantas memberikan alasan mengapa dirinya tidak mau lagi menjabat sebagai Menteri Agama lagi. Dia menyebut, saat ini banyak kader PPP lain yang memiliki kemampuan dan integritas yang layak untuk dipilih menjadi menteri di kabinet Jokowi jilid II.
“Di PPP lebih banyak yang lebih pantas dan mumpuni memiliki kepatutan dan kepantasan,” kata Lukman.
Di sisi lain, PPP sendiri sudah memberikan isyarat tidak akan merekomendasikan nama Lukman untuk menduduki posisi menteri di kabinet kerja Jokowi periode 2019-2024.
“Kami ini cenderung menganut prinsip gantian gitu ya. Jadi ini setuju semua kalau soal prinsip. Tapi sebagai partai kader, kami juga harus berikan kesempatan kader lain untuk bisa duduki jabatan-jabatan di pemerintahan,” terang Sekjen PPP Arsul Sani
