Djawanews.com – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melaporkan delapan dari 15 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang telah di berbagai wilayah perbatasan Indonesia kini beroperasi penuh. PLBN diharapkan tidak hanya sebagai pengamanan dan pengawasan wilayah, tetapi juga menumbuhkan ekonomi daerah terpencil.
Hal itu dilaporkan Tito Karnavian kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelang prosesi peresmian tujuh PLBN Terpadu Indonesia di Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu, 2 Oktober.
"Saat ini telah terealisasi 15 PLBN, delapan PLBN telah lengkap dan berfungsi," katanya saat menyampaikan pidato sambutan diikuti dalam jaringan Sekretariat Presiden, di Jakarta dilansir dari Antara.
Tito menjelaskan bahwa pembangunan PLBN merupakan bagian dari arahan Presiden melalui Inpres Nomor 6 Tahun 2015 dan Inpres Nomor 1 Tahun 2019, yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di perbatasan negara.
Tito melaporkan, pos yang telah beroperasi secara penuh tersebut di antaranya berada di Provinsi Kalimantan Barat, yakni PLBN Aruk di Kabupaten Sambas, PLBN Entikong Kabupaten Sanggau, dan PLBN Badau Kabupaten Kapuas Hulu.
Kemudian di NTT meliputi PLBN Motaain Kabupaten Belu, PLBN Motamasin Kabupaten Malaka, dan PLBN Wini di Kabupaten Timor Tengah Utara.
Selanjutnya, Skouw di Kota Jayapura Provinsi Papua, dan terakhir PLBN Sota di Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan.
Ia menjelaskan bahwa sejak 21 Oktober 2022, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) telah melakukan berbagai langkah untuk mengoperasikan PLBN tersebut.
Detail mengenai kesiapan operasional PLBN disampaikan oleh Tito. Di antaranya, PLBN di Serasan, Kabupaten Natuna, telah siap untuk karantina imigrasi dan bea cukai dengan kekuatan 55 personel.
PLBN Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, telah siap dengan 123 personel, sedangkan PLBN Long Nawang di Kalimantan Utara baru saja selesai dibangun dan sedang dalam proses mobilisasi petugas.
“PLBN Labang di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, pembangunan fisik telah selesai, kemudian telah siap petugas dari karantina Bea Cukai dan Imigrasi dan total 30 personel. Pelayanan masih manual," katanya.
Beberapa PLBN, seperti Labang dan Sungai Nyamuk di Nunukan Kalimantan Utara, juga telah siap dengan jumlah personel yang memadai, meskipun pelayanan masih dilakukan secara manual.
Selain itu, PLBN di Boven Digoel Papua Selatan, dan PLBN Napan juga telah siap beroperasi, kata Tito menambahkan.
Tito menegaskan pentingnya keberadaan PLBN untuk memperkuat integrasi dan keamanan di perbatasan, serta memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
Menutup pidatonya, Tito berharap kehadiran PLBN dapat mempercepat pelayanan di wilayah perbatasan dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
