Geridra masih berpotensi untuk gabung dengan Jokowi-Ma’ruf.
Ketua Umum sekaligus Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto menggelar rapat tertutup dengan seluruh jajaran Dewan Pembina Partai Gerindra di rumah pribadinya, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat (19/7). Saat ini publik tengah menakar langkah politik Prabowo pasca melakukan diplomasi MRT dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Dalam pertemuan tersebut rencana akan dibahas beberapa poin penting terkait hasil pertemuan Prabowo dengan Jokowi pada sabtu (13/7/2019).
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono membenarkan bahwa dalam pertemuan tertutup tersebut akan dibahas hasil pertemuan Prabowo-Jokowi pada pekan lalu.
“Pak Prabowo ingin memberikan penjelasan tentang hasil pertemuan dengan Pak Jokowi kemarin sambil juga memberi kesempatan anggota Dewan Pembina memberi masukan segala macam,” Ungkap Ferry di kediaman Prabowo.
Menanti langkah Politik Prabowo pasca rekonsiliasi
Ferry Juliantono menambahkan, Prabowo juga akan membahas terkait posisi Gerindra di pemerintahan medatang, seperti memilih untuk tetap berada di oposisi atau masuk dalam gerbong Jokowi.
“Iya, salah satunya mengenai itu. Tetapi ya nantikan kalau mengenai keputusan itu diputuskan dalam forum rapat pimpinan atau rapat kerja partai yang menghadirkan seluruh pimpinan partai seluruh Indonesia,” terangnya.
Sebelumnya, Ferry mengatakan dirinya tidak menampik kemungkinan pihaknya akan bergabung dengan pemerintahan Jokowi-ma’ruf. Meskipun, kans untuk menajdi oposisi juga masih ada.
“Saat ini masih 50:50. Belum diputuskan,” terang Ferry, Rabu (17/7/2019).
Namun demikian, Ferry masih enggan membeberkan kondisi yang membuat Gerindra masih belum yakin untuk menjadi oposisi. Tidak hanya itu, Ferry juga masih bungkam soal hasil pertemuan antara Jokowi dan Prabowo yang akan dibahas daam Rapat Dewan Pembina pada Jumat mendatang.
“Masa kita minta (posisi). Kalau ditawarkan mungkin iya,” tandasnya.
Ferry Menilai masalah oposisi tidak hanya berada di parlemen sebab masyarakat juga memiliki andil yang cukup besar untuk mengawasi pemerintahan.
“Oposisi dan pengawasan itu juga bisa dilakukan di jalanan, karena rakyat punya hak untuk bersuara, demonstrasi,” ujarnya.
‘Diplomasi MRT Jokowi-Prabowo meredamkan polarisasi antar kedua kubu (Okezone.com)
Sementara itu, Sekretaris Jendral Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan rapat dengan dewan Pembina Partai Gerindra yang digelar di kediaman Prabowo itu hanya sebatas rapat rutin untuk mendialogkan sejumlah permasalahan pasca pemilu Pemilu 2019.
Muzani mengaku dirinya belum bisa memperkirakan sikap Prabowo soal sikap politik Partai Gerindra untuk lima tahun ke depan, apakah bergabung dengan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin atau tetap istiqomah di jalur oposisi.
“Pokoknya Pak Prabowo memiliki kewenangan. Apakah diputusnya besok lusa, bulan depan, masih belum (tahu),” ungkap Muzani di gedung DPR RI, Jakarta , Kamis (18/7/2019).
Akan tetapi, Muzani meyakinkan Prabowo akan menelaah dan menerima masukan dari sejumlah pihak terkait sikap Gerindra dalam lima tahun kedepan.
“Dari semua pasti beliau akan ya beliau juga sering bertukar pandangan dengan saya dalam banyak pemikiran-pemikiran yang banyak berkembang,” kata dia
Kendati demikian, Muzani tak menyangkal kabar tentang perbedaan sikap di internal partai, yakni bergabung dengan Jokowi dan tetap berada di oposisi.
Namun dia meyakinkan semua kader Gerindra akan satu suara dengan langkah politik Prabowo apabila sudah menetapkan suatu kebijakannya terkait arah parpol ke depan.
“Tapi di Gerindra biasanya tradisinya setelah pandangan itu sudah diambil keputusan semuanya bersatu,” pungkasnya.
