Gerindra masih berpotensi untuk bergabung dalam pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.
Dua kontestan Pilpres 2019 Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto akhirnya menjalin pertemuan di gerbong MRT pada Sabtu (13/7/2019). Langkah Prabowo yang melunak diharapkan dapat meredam polarisasi ditengah masyarakat yang terjadi akibat perselisihan pendukung antar kedua kubu.
Baik Prabowo dan Jokowi sama-sama mengajak para pendukungnya untuk mengakhiri konflik antar pendukung. Ini merupakan salah satu upaya kedua tokoh untuk mengubur dalam-dalam konflik cebong vs kampret.
Di sisi lain, rekonsiliasi Jokowi-Prabowo di dalam gerbong MRT ini juga diprediksi sebagai tanda merapatnya kubu Prabowo dengan Jokowi. Terlebih lagi Jokowi sudah beberapa kali mengatakan akan terbuka pada siapa saja (termasuk oposisi) untuk membangun negara Indonesia.
Lantas, benarkah Prabowo akan berada satu gerbong dengan Jokowi?
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Julantono tidak menampik kemungkinan pihaknya akan bergabung dengan pemerintahan Jokowi-ma’ruf. Meskipun, kans untuk menajdi oposisi juga masih ada.
“Saat ini masih 50:50. Belum diputuskan,” terang Ferry, Rabu (17/7/2019).
Ferry menyampaikan, Partai Gerindra akan mengadakan rapat Dewan Pembina pada Jumat mendatang (19/7). Rapat tersebut akan digelar kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor.
Dia menambahkan, dalam rapat tersebut, Prabowo akan membahas dengan Dewan Pembina Partai Gerindra terkait pertemuanya dengan Jokowi pada Sabtu lalu.
Suasana rekonsiliasi Jokowi-Prabowo di Gerbong MRT. (Instagram Pramono Anung)
Selanjutnya, Gerindra juga akan menggelar Rapat Pimpinan Nasional atau Rapimnas pada Agustus mendatang dengan agenda memutuskan posisi Gerindra di pemerintahan selama 5 tahun kedepan.
“Apakah bersama koalisi pemerintah atau tetap di oposisi,” kata Ferry.
Kendati demikian, Ferry masih enggan membeberkan kondisi yang membuat Gerindra masih belum yakin untuk menjadi oposisi. Tidak hanya itu, Ferry juga masih bungkam soal hasil pertemuan antara Jokowi dan Prabowo yang akan dibahas daam Rapat Dewan Pembina pada Jumat mendatang.
“Masa kita minta (posisi). Kalau ditawarkan mungkin iya,” tandasnya.
Ferry Menilai masalah oposisi tidak hanya berada di parlemen sebab masyarkat juga memiliki andil yang cukup besar untuk mengawasi pemerintahan.
“Oposisi dan pengawasan itu juga bisa dilakukan di jalanan, karena rakyat punya hak untuk bersuara, demonstrasi,” ujarnya.
Ferry memaparkan, pengawasan yang dilakukan di parlemen tergolong level elit dan bisa terjadi kongkalikong antara pemerintah dengan parlemen. Meskipun ada parpol yang lebih memilih untuk menjadi oposisi.
Namun, bukan berarti Gerindra tidak ingin menjadi oposisi dan mengharapkan partisipasi masyarakat untuk melakukan pengawasan. Ferry menggaris bawahi bahwa partainya masih belum menentukan sikap apakah akan bergabung dengan pemerintahan Jokowi atau tidak.
“Enggak begitu juga. Tetapi pada intinya, pengawasan bisa di parlemen dan di jalanan oleh masyarakat,” kata Ferry.
