Djawanews.com – Gubernur Papua, Lukas Enembe marah setelah hebohnya kabar dana Papua diduga mengendap senilai Rp12 triliun (T). Lukas menegaskan bahwa Pemprov Papua tidak pernah menyimpan dana dalam bentuk deposit.
Kehebohan ini berawal dari pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkap soal dana besar yang mengendap di Pemerintah Provinsi Papua. Melalui juru bicaranya, Lukas membantah hal itu
"Pemerintah Provinsi Papua tidak pernah menyimpan dalam bentuk deposit atau mengendapkan dana Rp 12 triliun di perbankan seperti yang Menteri Keuangan sampaikan," kata juru bicara Lukas Enembe, Rifai Darus, Kamis (2/12/2021).
Lebih lanjut, dia menyatakan bahwa Pemprov Papua membuka diri untuk menerima binwasdal dari Kemenkeu. Dia menyayangkan pernyataan Sri Mulyani tak disampaikan dalam konteks mekanisme binwasdal.
Riafia menakutkan pernyataan mengendapnya dana Papua Rp 12 triliun dapat menimbulkan multitafsir dan kegaduhan. Menurutnya hal itu bisa mengakibatkan sejumlah isu beredar dengan konteks yang tidak benar dan tidak berdasar.
"Selain itu, timbul gejolak yang cukup besar di Papua mempertanyakan pernyataan Menteri Keuangan RI tersebut," katanya.
Lukas Enembe, kata Rifai, meminta Sri Mulyani memberikan klarifikasi agar semua opini yang ditimbulkan oleh pernyataannya itu bisa segera diredam.
"Gubernur Lukas Enembe meminta agar bola liar yang sudah telanjur menyebar ke publik ini dapat diredam oleh Menteri Keuangan RI dengan melakukan klarifikasi ataupun menyampaikan data secara utuh dan objektif," ucapnya.
Sebelumnya, Sri Mulyani menyebut pemerintah telah memberikan dana beasiswa untuk mahasiswa Papua. Dia menyebut pemerintah pusat sudah memberikan dana transfer yang cukup bagi Pemprov Papua. Tercatat juga ada Rp12 triliun yang 'nganggur' di perbankan.
"Jadi kalau tadi disampaikan (dana) beasiswa, duitnya banyak kok, yang ini saja belum dipakai. Masih ada Rp12 triliun di perbankan masa beasiswanya saja nggak dibayar," ujar Sri Mulyani.
Hal itu disampaikan Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual pada Jumat (26/11) saat buka suara soal wacana pemulangan ribuan mahasiswa asal Papua yang menempuh pendidikan kuliah menggunakan dana beasiswa dari pemerintah karena dana beasiswa tidak dibayarkan.
