Djawanews - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Theofransus Litaay menjelaskan bahwa angka kemiskinan di Papua menurun. Dalam kurun waktu 10 tahun prioritas pembangunan Papua mengalami kenaikan pesat.
"Hasil pembangunan secara objektif di Papua banyak peningkatan dari aspek Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penurunan angka kemiskinan dan meningkatnya angka harapan hidup," ujar Tenaga Ahli Utama KSP Theofransus Litaay, Minggu (11/6), dikutip dari Antara.
Theofransus menuturkan, beberapa Kabupaten/Kota telah melampaui IPM Nasional yang berada pada angka 72,29. Yakni, Kota Jayapura 80,61, Kabupaten Mimika 75,08, Kabupaten Biak Numfor 72,85 dan Kota Sorong 78,98.
Menurutnya, IPM Papua pada 2010 mencapai 54,45 persen. Angka itu meningkat menjadi 61,39 di 2022. Senada, IPM Papua Barat pada 2010 mencapai 59,60, yang kemudian naik menjadi 65,89 pada 2022.
Sementara, tingkat kemiskinan mengalami penurunan signifikan. Yakni dari 28,17 persen di Maret 2010 di Papua menjadi 26,56 persen di 2022.
Senada, Papua Barat juga mengalami penurunan dari 25,82 persen pada 2010 menjadi 21,33 persen di 2022.
Theofransus juga menyebut angka harapan hidup mengalami kenaikan. Rinciannya untuk Papua, dari 64,31 pada 2010 menjadi 71,85 tahun pada 2022. Papua Barat juga naik dari 64,59 di 2010 menjadi 66,46 pada 2022.
Dia menyebut Presiden Joko Widodo memberikan arahan membangun Papua dengan sebuah sistem dan desain baru yang lebih efektif agar menghasilkan lompatan kemajuan kesejahteraan bagi rakyat Papua dan Papua Barat.
"Ini dalam rangka pemerataan pembangunan karena memang Tanah Papua ini terlalu luas. Untuk memudahkan jangkauan pelayanan, itulah dibangun daerah-daerah otonomi baru," tuturnya.
Pada kunjungan kerja di Jayapura, Papua, 21 Maret, Presiden Joko Widodo menyebut pembangunan Indonesia sekarang ini bukan Jawa Sentris tapi Indonesia sentris dan Tanah Papua menjadi prioritas pembangunan.
Sebelumnya, Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto mengatakan aksi kekerasan di Papua cenderung meningkat di masa kepemimpinan Presiden Jokowi. Insiden-insiden ini tak terkait dengan masalah kesejahteraan.
"Temuannya memang menunjukkan kalau dari sisi data kuantitatif, aksi kekerasan Papua itu masih cenderung meningkat, di masa Pak Jokowi malah cenderung meningkat, itu temuan pertama," kata dia, dalam Forum Komunikasi bertema Mitigasi Risiko Krisis 2023 di Kantor Lemhannas, Rabu (22/2).
Temuan kedua, Andi menjelaskan aksi kekerasan di Papua cenderung tidak berpola, kecuali terkait lokasi. Selain itu, tidak ada korelasi antara indikator ekonomi, indikator sosial dengan aksi kekerasan di Papua.
"Misalnya naik turunnya gini ratio dengan aksi kekerasan, gak ada korelasi. Dana otsus dengan aksi kekerasan, data menunjukkan tidak ada korelasi. Tingkat kemiskinan, tidak ada korelasi, bpengangguran terbuka, tidak ada korelasi," kata Andi, yang merupakan mantan Sekretaris Kabinet itu.
